TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengumumkan, pemerintah akan membuka lowongan untuk calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun ini. Rencananya seleksi dimulai pada pekan ketiga September 2022.

Azwar berujar, Kementerian PANRB menetapkan 530.028 kebutuhan ASN sesuai data instansi pemerintahan per 6 September 2022. Kebutuhan ASN ini hanya fokus untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) profesi guru, tenaga kesehatan, dan honorer.

"Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 kita fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan," kata Anas dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 14 September 2022.

Dia merincikan, total kebutuhan ASN itu terdiri dari kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 orang dan instansi daerah 439.338 orang. Untuk rincian daerah adalah 319.716 PPPK Guru, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis.

"Fokus lainnya adalah keberpihakan kepada eks tenaga honorer kategori II (THK-II)," ujar Anas.

Menurut Anas, fokus pengadaan ASN pada tahun ini untuk menjawab fenomena permasalahan rekrutmen ASN, yaitu penyebaran ASN yang tidak merata dan masih menumpuk di kota besar. Sementara proses rekrutmen, penyebaran, dan kebutuhan tiap tahun dibuat akuntabel sesuai kebutuhan.

"Jadi masalahnya tidak hanya kekurangan tetapi juga penyebaran. Padahal Pak Presiden sangat memperhatikan luar Pulau Jawa," ungkap Anas.

Persoalan ini menurut dia bukan semata-mata perkara jumlah saja, tetapi adanya fenomena ASN yang suka berpindah-pindah ketika mereka sudah masuk menjadi ASN. Hal ini menyebabkan distribusi ASN menjadi tidak merata, disamping alasan karena minimnya pendaftar calon ASN di daerah-daerah terpencil.

"Tetapi setelah diterima banyak yang minta pindah ke kota lain. Maka setiap tahun banyak tempat di luar Pulau Jawa yang kekurangan nakes dan guru," ujar Anas.

Anas menilai seberapa banyak pun ASN tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan yang direkrut, ketimpangan akan terus terjadi. Oleh sebab itu, dia mengaku sudah berdiskusi dengan BKN supaya ASN yang lolos seleksi harus melakukan perjanjian agar mereka siap untuk tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati.

"Sehingga kita berdiskusi dengan pemda karena tidak mungkin ini diselesaikan oleh pemerintah pusat saja kalau tidak ada goodwill semua kepala daerah," kata Anas.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini