2 Tahun Program Padat Karya Tunai Jokowi, Bakal Serap 2,8 juta Tenaga Kerja

Selasa, 13 September 2022 08:04 WIB

Pembangunan fasilitas umum melalui program Padat Karya Tunai Deda (PKTD).

TEMPO.CO, Jakarta -Program padat karya tunai (PKT) yang digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak 2020 hingga akhir tahun ini masih akan terus menyerap tenaga kerja dari kalangan masyarakat lokal.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana program PKT memperkirakan, hingga akhir 2022, program itu akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.888.325 orang di seluruh wilayah Indonesia.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, melalui keterangan tertulis, Senin, 12 September 2022.

Basuki mengatakan Program PKT Kementerian PUPR telah dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Ini dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi Covid-19," ujar dia.

Advertising
Advertising

PKT dimanfaatkan untuk mengerjakan pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Untuk periode 2020-2021, program ini telah menyerap 2.103.069 orang tenaga kerja dengan total anggaran Rp34,35 triliun. Pada periode itu, PKT bidang sumber daya air (SDA) telah menyerap 612.673 orang tenaga kerja dengan anggaran Rp 9,70 triliun, kemudian PKT bidang jalan dan jembatan 333.888 orang dengan anggaran Rp8,89 triliun.

Selanjutnya, pada PKT bidang permukiman telah menyerap 586.731 orang tenaga kerja dengan anggaran Rp8,07 triliun, dan PKT bidang perumahan telah menyerap 569.777 orang tenaga kerja dengan anggaran Rp7,67 triliun.

Pada 2022, telah dianggarkan senilai Rp14,84 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 785.256 orang. Program ini kemudian ditujukan juga untuk menghadapi dampak ketidakpastian global yang berpotensi menyebabkan inflasi.

Rincian alokasinya yaitu PKT bidang SDA senilai Rp4,21 triliun dengan target 273.946 orang tenaga kerja, dan PKT bidang jalan dan jembatan senilai Rp4,40 triliun dengan target 57.544 orang tenaga kerja.

PKT bidang permukiman senilai Rp2,21 triliun dengan target 67.886 tenaga kerja, dan PKT bidang perumahan senilai Rp4,01 triliun dengan target 385.880 orang tenaga kerja.

"Hingga September 2022, realisasi PKT TA 2022 telah mencapai 63,54 persen atau Rp 9,43 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 557.907 orang," ujar Basuki.

Untuk tahun anggaran 2023, Basuki juga telah mengatakan, program padat karya tunai akan tetap dilanjutkan dengan anggaran Rp 13,76 triliun. Dia memperkirakan program itu akan dapat menyerap 700 ribu tenaga kerja.

Baca Juga: PUPR Pertahankan Anggaran Rp 13 Triliun untuk Program Padat Karya Tunai 2023

Berita terkait

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

50 menit lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

1 jam lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

2 jam lalu

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

2 jam lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

2 jam lalu

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

4 jam lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

5 jam lalu

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi

Baca Selengkapnya

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

5 jam lalu

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

6 jam lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan groundbreaking keenam di IKN dilakukan akhir Mei atau awal Juni 2024.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

6 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya