Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh: Siapa Orang Kaya Pakai BBM Bersubsidi yang Dimaksud?
Reporter
Riri Rahayu
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Selasa, 6 September 2022 11:26 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mempertanyakan pernyataan pemerintah bahwa pengguna BBM bersubsidi adalah orang kaya. Hal tersebut disampaikan Said di sela-sela demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM.
Said menegaskan bahwa pernyataan pemerintah itu adalah salah. Sebab, selama ini konsumen utama Pertalite dan Solar adalah pengguna sepeda motor.
"Jadi, siapa yang dibilang orang kaya pakai BBM bersubsisi? Orang kaya pakai Pertamax atau Solar Dex," ucap Said saat berunjuk rasa pada Selasa, 6 September 2022.
Massa buruh mulai berdatangan di depan Gedung DPR-MPR pada hari ini pukul 10.23 WIB. Mereka menggelar aksi penolakan atas kenaikan harga BBM.
Said menyatakan kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga barang dan jasa. Dalam hitungannya, laju inflasi bakal tembus 8 persen karena dipicu kenaikan harga BBM. Sedangkan, upah minimum kabupaten dan kota atau UMK tak naik.
"Inflasi makanan sudah 11,5 persen, dengan kenaikan harga BBM bisa tembus 15 persen," ujar Said.
Harga BBM naik, upah tetap
Lebih jauh, ia memastikan perlawanan atas kebijakan sewenang-wenang pemerintah ini akan terus dilakukan hingga Desember. Selain menolak kenaikan harga BBM, buruh menolak Omnibus Law dan menuntut kenaikan UMK sebesar 10 hingga 13 persen. Kalangan buruh mendesak agar DPR membentuk Panja dan Pansus untuk menyelesaikan masalah ini.
Presiden Partai Buruh itu juga mengatakan gerakan rakyat harus dimulai agar pemerintah mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat bawah. "Jika rakyat hanya diam, maka terancam mengalami kemiskinam struktural. Kita harus yakinkan Presiden Jokowi bahwa keputusan beliau tidak tepat dan menyengsarakan rakyat," ucap Said.
Sebanyak 20 ribu pedagang warteg memastikan belum akan menaikan harga menu makanan pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka adalah pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Warteg Indonesia (Hipwin).
"Sementara kami belum akan menaikan harga menu, tapi kami mengurangi margin dulu," ujar Ketua Umum Hipwin Rojikin Manggala saat ditemui Tempo di kantornya di Bencongan, Kelapa Dua Tangerang, Senin, 5 September 2022.
Selanjutnya: Sri Mulyani: kenaikan harga BBM tak menjamin penyaluran tepat sasaran.
<!--more-->
Asosiasi pedagang, kata Rojikin, tidak ingin terburu buru mengerek harga menu ke konsumen karena berbagai pertimbangan. Salah satunya, mereka khawaatir konsumen kabur.
Sebab tingkat kunjungan konsumen ke warteg baru saja naik setelah pandemi Covid-19. "Kami khawatir kalau harga dinaikan konsumen akan kembali turun," ucapnya.
Harga BBM naik, bahan baku warteg melonjak
Pedagang warteg, kata Rojikin, cukup terpukul dengan besaran kenaikan harga Pertalite dan Solar yang cukup tinggi. Kondisi ini, kata dia, sudah berimbas pada melonjaknya harga bahan baku.
Misalnya, harga cabai naik menjadi Rp 80 ribu per kilogram dari Rp 25 ribu per kilogram. Kemudian harga telur naik menadi Rp 30 ribu per kilogram dari Rp 24 ribu per kilogram.
Selanjutnya, harga kacang panjang naik Rp 15 ribu per kilogram dari harga normal Rp 10 ribu per kilogram. Lalu, harga kentang menjadi Rp 15 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 12 ribu per kilogram. "Itu baru sebagian komoditi yang naik per hari ini, besok komoditi lain pasti menyusul naik," kata Rojikin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan menjamin penyalurannya menjadi tepat sasaran. Dia bahkan menyebutkan BBM subsidi itu nantinya masih akan dinikmati oleh masyarakat mampu.
"Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati oleh mereka yang punya mobil. Jadi memang subsidi yang melalui komoditas, seperti BBM, tidak bisa dihindarkan pasti dinikmati kelompok yang memiliki kendaraan yang mengonsmusi subsidi tersebut " kata Sri Mulyani saat konferensi pers, Sabtu, 3 September 2022.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah mulai mengalihkan sedikit demi sedikit subsidi energi itu dengan memperbesar anggaran bantuan sosial (bansos). Hal tersebut ditandai dengan adanya penambahan anggaran sebagai bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun pada tahun ini sebagai pengalihan anggaran subsidi BBM.
RIRI RAHAYU | JONIANSYAH | ARRIJAL RACHMAN
Baca: Rupiah Menguat ke 14.887,5 per USD, Analis: Pasar Apresiasi Kenaikan Harga BBM
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.