TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan bahwa Kemenparekraf, tidak akan tinggal diam dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada pelaku parekraf.

“BBM naik, kami di Kemenparekraf tidak akan tinggal diam. Kami akan terus turun ke lapangan memberikan masukan langsung kepada pelaku parekraf. Apabila teman-teman membutuhkan bantuan sosial tentu akan kami percepat prosesnya,” kata Sandiaga dalam media sosial pribadi, Minggu 4 September 2022.

Sandiaga meminta seluruh pelaku Parekraf untuk segera melakukan perhitungan terkait biaya produksi secara tepat dan cepat agar semakin efisien ke depannya.

Untuk diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga BBM per 3 September 2022. Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter. Harga Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter.

Sandiaga yang juga seorang pengusaha mengingatkan para pelaku Parekraf untuk memegang tiga kunci dalam mengelola usaha, terutama di masa inflasi dan kenaikan bahan pokok, yakni dengan kelola biaya, diversifikasi sumber pasokan, dan jaga arus kas.

“Dengan adanya inflasi dan kenaikan bahan pokok, saya ingatkan kembali 3 kunci yang harus dipegang yaitu kelola biaya, diversifikasi sumber pasokan, dan jaga arus kas, beli barang sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Sandiaga juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menghitung dampak dari kenaikan BBM yang lebih dari 30 persen terhadap sektor Parekraf.

“Berdasarkan diskusi, kenaikan di level pelaku ekraf mungkin 10-20 persen,” katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan pemerintah telah berupaya kuat melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Bahkan, Jokowi mengakui ingin menjaga harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi.

“Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,2 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi,” kata Jokowi dalam siaran resminya secara virtual, Sabtu kemarin.

Menurutnya, keputusan untuk menaikkan harga BBM subsidi merupakan hal yang sulit dan opsi terakhir yang akan dilakukan pemerintah. Namun, beban subsidi yang terus meningkat memaksa pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM sehingga harga BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini