TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) senilai Rp 12,96 triliun pada Kamis, 1 September 2022. Sehari sebelumnya, penyerahan BLT BBM diberikan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi kepada 100 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Jayapura, Sentani pada Rabu, 31 Agustus 2022.

"Bantuan ini diberikan untuk menyikapi kenaikan harga yang sekarang ini memang sudah mulai dirasakan naik, sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan daya beli warga," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini lewat keterangan tertulis pada Jumat, 2 September 2022.

Langkah itu sejalan dengan amanat Presiden Jokowi bahwa bantuan diberikan agar daya beli dan konsumsi masyarakat jadi lebih baik. Risma menjelaskan bahwa skema penyaluran BLT BBM menggunakan sistem top up dari setiap KPM Bansos masing-masing satu dan tidak boleh double.

Dana BLT BBM juga dibagikan sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Sebelumnya santer terdengar kabar kenaikan harga bahan bakar efektif per 1 September 2022 usai beragam sinyal ditunjukkan oleh pemerintah. Namun hingga Jumat malam harga dua jenis BBM tersebut masih belum berubah.

Mekanisme Penyaluran BLT BBM

Adapun penyaluran BLT dilakukan melalui jasa PT Pos Indonesia. Bantuan akan diberikan untuk empat bulan, September hingga Desember 2022, masing-masing Rp 150 ribu per bulan. Namun mekanisme penyalurannya dibagi dalam dua tahap, pertama September ini Rp 300 ribu dilanjutkan nanti pada tahap keduanya pada Desember ini, senilai Rp 300 ribu lagi. “Sehingga total bantuan per KPM sebesar Rp 600 ribu.”

Adapun data yang digunakan tetap berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma memastikan bahwa tidak ada data ganda. Kemensos secara berkala memperbaiki data, sehingga BLT BBM diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Data tersebut pun sudah dipadankan dengan Dukcapil.

Mantan Wali Kota Surabaya itu menjelaskan setiap bulan minimal satu kali dia membuat Keputusan Menteri Sosial untuk perbaikan DTKS ini. Jadi, tiap bulan terus dilakukan perbaikan data karena sudah data bersifat dinamis.

“Karena selalu ada dinamika karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah dan sebagainya, termasuk yang seharusnya sudah graduasi, yang nantinya akan di-update dari lapangan," tutur Risma lebih jauh soal sistem pendataan yang jadi alat utama dalam penyaluran BLT BBM.

Baca: Diminta Jokowi Masuk Blok Masela, INA: Kami Hati-hati Berinvestasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.