Kenaikan Harga BBM, Waketum MUI: Implementasi Ekonomi Pancasila, Bentuk Kemaslahatan

Jumat, 2 September 2022 15:29 WIB

Sejumlah kendaraan antre menunggu ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi di salah satu SPBU di Lhokseumawe, Aceh, Rabu, 31 Agustus 2022. Sejumlah kendaraan dari mobil pribadi, truk angkutan, sepeda motor, hingga becak motor tampak berjejer dalam antrean. ANTARA FOTO/Rahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud angkat bicara soal ramai pemberitaan soal rencana kenaikan harga BBM subsidi.

Ia menilai kenaikan harga BBM bakal mendatangkan kebaikan terhadap masyarakat dan negara. Sebab, dengan begitu, anggaran subsidi yang disiapkan pemerintah akan menjadi jauh lebih tepat sasaran.

Pada akhirnya, menurut Marsudi, kebijakan pemerintah akan membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk rakyat. “Sasaran dari penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat, terutama yang paling membutuhkan,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat, 2 September 2022.

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM adalah keputusan terbaik pemerintah karena memindahkan suatu pengambilan keputusan ke arah yang jauh mementingkan kemaslahatan. Hal tersebut juga merupakan implementasi dari ekonomi Pancasila. “Inti dari ekonomi Pancasila adalah kemaslahatan."

Tak hanya itu, kata Marsudi, pemerintah perlu melihat masalah-masalah lain sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan energi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya.

Selanjutnya: Yang juga penting adalah mengawasi subsidi BBM agar tidak dikorupsi.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Sumber daya yang dimaksud di antaranya adalah sumber daya keuangan negara. Menurut dia, bila terdapat kebutuhan lain yang tak kalah pentingnya dari subsidi BBM, maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan jauh lebih bermanfaat bila dialihkan pada hal tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR perlu terus membahas masalah apa apa yang harus didahulukan penyelesaiannya.

Pengurus PBNU itu juga mengimbau pemerintah agar serius mengawasi praktik pemberian subsidi BBM agar tidak dikorupsi oleh oknum tertentu. "Kesiapan infrastruktur merupakan salah satu kunci bagi tepat sasarannya pemberian subsidi," ucapnya.

Wacana penyesuaian harga BBM subsidi santer terdengar beberapa waktu belakangan. Bahkan sinyal kenaikan harga BBM subsidi sudah disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, sejak Selasa lalu, 30 Agustus 2022. Namun, kata dia, rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar itu masih dimatangkan pemerintah.

Adapun Presiden Jokowi hingga kemarin menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan kalkulasi dalam kebijakan soal harga dan pembatasan konsumsi BBM subsidi tersebut. “Kami hitung semuanya dengan hati-hati," ujar Jokowi usai peresmian 5G Mining kolaborasi PT Freeport Indonesia dan PT Telkomsel di Tembagapura, Kamis, 1 September 2022.

Baca: BLT BBM Rp 600.000 Sudah Mulai Dibagikan, Apa Saja Syarat Mendapatkannya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

8 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

SETARA Institute Minta Polda Metro Jaya Terapkan Restorative Justice atas Laporan Penistaan Agama oleh Gilbert Lumoindong:

9 hari lalu

SETARA Institute Minta Polda Metro Jaya Terapkan Restorative Justice atas Laporan Penistaan Agama oleh Gilbert Lumoindong:

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menyebut seharusnya polisi mengabaikan dan tidak menindaklanjuti laporan terhadap Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

MUI: Semua Pihak Harus Ikhlas dan Legowo terhadap Putusan MK

9 hari lalu

MUI: Semua Pihak Harus Ikhlas dan Legowo terhadap Putusan MK

Sebelumnya MK menolak seluruh permohonan sengketa pilpres 2024 dadi Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Baca Selengkapnya

10 Negara dengan Harga BBM Paling Murah, Indonesia Termasuk?

11 hari lalu

10 Negara dengan Harga BBM Paling Murah, Indonesia Termasuk?

Berikut ini daftar negara dengan harga BBM paling murah di dunia, ada yang hanya dijual Rp467 per liter. Apa Indonesia termasuk?

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

11 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

Kemenkominfo Nyatakan Hoaks Isu MUI Serukan Boikot Produk Aqua

15 hari lalu

Kemenkominfo Nyatakan Hoaks Isu MUI Serukan Boikot Produk Aqua

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memberikan cap hoaks pada sejumlah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Majelis Ulama Indonesia (MUI) memboikot produk air minum dalam kemasan merek Aqua karena dianggap pro-Israel.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

17 hari lalu

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.

Baca Selengkapnya

Begini Penjelasan MUI dalam Melihat Hilal di Sidang Isbat 1 Syawal 1445 H

23 hari lalu

Begini Penjelasan MUI dalam Melihat Hilal di Sidang Isbat 1 Syawal 1445 H

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Profesor Asrorun Niam Sholeh mengatakan, bulan sudah nampak dan memungkinkan bisa dilihat atau imkan rukya.

Baca Selengkapnya

Ria Ricis Turut Bintangi Film Kiblat, Apa Perannya di Film yang Disorot MUI Itu?

29 hari lalu

Ria Ricis Turut Bintangi Film Kiblat, Apa Perannya di Film yang Disorot MUI Itu?

Selebgram Ria Ricis turut membintangi film Kiblat, yang mendapat sorotan dari publik dan MUI belakangan ini. Apa perannya di film itu?

Baca Selengkapnya

Ini Rencana Ma'ruf Amin setelah Tak Lagi Menjabat Wakil Presiden

30 hari lalu

Ini Rencana Ma'ruf Amin setelah Tak Lagi Menjabat Wakil Presiden

Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan menyelesaikan masa jabatannya pada 20 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya