TEMPO.CO, Jakarta -Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengajukan anggaran tahun 2023 sebesar Rp41,94 triliun, yang meliputi program ketahanan SDA dan dukungan manajemen.

"Pagu anggaran Direktorat Jenderal SDA tahun 2023 sebesar Rp41,94 triliun, termasuk di dalamnya tambahan anggaran sebesar Rp6,12 triliun pada program ketahanan SDA untuk penyelesaian proyek strategis nasional, terutama bendungan yang mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur dasar, serta pengurangan dukungan manajemen sebesar Rp66,52 miliar," ujar Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI sebagaimana dipantau secara daring di Jakarta, Kamis, 1 September 2022.

Adapun rincian rencana alokasi anggaran tersebut terdiri dari program ketahanan sumber daya air sebesar Rp39,42 triliun dan program dukungan manajemen Rp2,52 triliun.

Pemanfaatan pagu anggaran tahun 2023 direncanakan untuk program ketahanan SDA utamanya bagi pemenuhan kontrak tahun jamak, terutama pada proyek bendungan yang ditargetkan selesai pada tahun anggaran 2023.

Lalu untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA, kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), cadangan bencana, pengadaan tanah, pengendalian lumpur Sidoarjo.

Program ketahanan SDA tahun depan juga difokuskan pada penyelesaian pembangunan dan rehabilitasi beberapa daerah irigasi, penanganan banjir serta penanganan pantai di wilayah Pantura dan wilayah pasca-bencana, serta penyediaan air baku dari bendungan. Sedangkan tambahan anggaran sebesar Rp6,12 triliun akan dialokasikan sebesar Rp5 triliun untuk mendukung target penyelesaian 13 bendungan.

Kemudian tambahan anggaran sebesar Rp1,12 triliun difokuskan salah satunya untuk pembangunan infrastruktur yakni pembangunan Bendungan Sepaku Semoi. Bendungan ini ditargetkan selesai pada awal 2023 supaya bisa dilaksanakan pengisian awal dan sudah dapat berfungsi pada 2024.

Baca Juga: Kementerian PUPR Patok Target 98 Paket Proyek IKN Dimulai Tahun Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.