TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) memastikan pihaknya tetap menyalurkan BBM subsidi seperti hari biasa meskipun belakangan ramai dikabarkan pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar tersebut. Kabar pemerintah akan menaikkan harga BBM tersebut yang belakangan membuat sejumlah SPBU kewalahan karena kebanjiran pelanggan yang berburu bahan bakar bersubsidi.

“Tidak ada arahan untuk melakukan pembatasan dan pengurangan distribusi, berapa saja kebutuhan kami kirim (ke SPBU),” ujar Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) Tjahyo Nikho Indrawan, pada Rabu, 31 Agustus 2022.

Hal itu disampaikan Nikho usai rapat koordinasi bersama Forkopimda terkait antisipasi unjuk rasa menolak kenaikan BBM bersubsidi. Ia juga memastikan program subsidi masih terus berjalan. "Proses pendaftaran (di aplikasi MyPertamina) masih dibuka untuk konsumen."

Nikho menjelaskan, Pertamina terus berupaya untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran dan tepat kuota. Oleh sebab itu, perusahaan migas pelat merah itu menerapkan mekanisme baru dengan cara pendaftaraan kendaraan melalui Program Subsidi Tepat yang saat ini dikhususkan bagi kendaraan roda empat (mobil).

Komitmen menyalurkan BBM bersubsidi itu juga tetap dijalankan oleh Pertamina, kata Nikho, walaupun konsumsi bahan bakar tersebut sudah melebihi proyeksi kuota untuk pertengahan Agustus 2022, yakni berkisar 21 persen – 23 persen.

Selanjutnya: PKS tolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

<!--more-->

Adapun Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan tiap pihak, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah dan masyarakat sangat berperan dalam turut mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.

Sebab, menurut Herman, skema penyaluran BBM subsidi saat ini membuka celah bagi kelompok yang tidak berhak turut menikmati energi yang disokong oleh saku negara tersebut. “Kondisi ini banyak orang yang ambil bukan haknya, mobil mewah isi Pertalite, nah sekarang (beri) sanksi moril,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumatera Selatan dari Fraksi PKS Syaiful Padli menegaskan pihaknya menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. ”Kita baru saja bangkit dari pandemi, dan belum terlalu kuat untuk bangkit, maka dari itu paling tidak kita menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM ini,” katanya seperti dikutip dari situs resmi PKS.

Rencana kenaikan harga BBM tersebut, menurut dia, dikhawatirkan bakal membuat daya beli masyarakat menurun dan berpengaruh terhadap perekonomian. “Kita semua dipilih oleh rakyat. Jika kita tidak berjuang untuk rakyat, saya khawatir akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti terkait permasalahan ini,” ujar Syaiful.

BISNIS

Baca: Harga BBM Bakal Naik, Antrean Panjang Terjadi Hampir di Semua SPBU Padang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.