TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara fundamental selama tiga tahun berurut-turut. “Pada tahun 2020, 2021, dan 2022,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Agustus 2022.

Sri Mulyani berharap pada tahun 2023 akan ada situasi yang relatif normal, artinya pandeminya bisa dikelola. Kemudian bukan menjadi risiko yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat maupun terhadap perekonomian dan APBN. “Dan ini memang terlihat dari perkembangan virus maupun jumlah kasus, vaksinasi, dan booster,” kata dia.

Namun, Sri Mulyani menambahkan, pada 2023 akan muncul risiko lain yang bergeser dari sisi ekonomi global. Menurut dia, selama pandemi dengan adanya kegiatan ekonomi masyarakat seluruh dunia yang terganggu maka supply disruption terjadi karena banyak kegiatan produksi terhenti atau terganggu akibat pandemi.

Kemudian, kata dia, semua negara melakukan stimulus atau yang disebut countercyclical menggunakan instrumen fiskal dan moneter secara sangat agresif. Sehingga menyebabkan tahun 2021 muncul pemulihan ekonomi yang berasal dari demand side.

Namun di sisi supply-nya belum sepenuhnya normal atau siap akibat pandemi Covid-19 yang masih berjalan tahun lalu dengan adanya varian Delta dan Omicron. Sehingga pada tahun 2021 sebetulnya sudah mulai muncul tanda-tanda ketidakseimbangan supply - demand di mana distruption sisi supply demand dengan sisi demand yang mengalami peningkatan.

“Karena memang didorong oleh kebijakan fiskal dan moneter,” tutur dia.

Sementara, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan setiap pembahasan RAPBN selalu diupayakan semaksimal mungkin. Namun, kata dia, jangkauan alam pikir manusia ada batasnya.

Selanjutnya: "Walau RAPBN sudah disiapkan matang, nyatanya ada kejadian baru yang luput dalam mitigasi."

<!--more-->

“Banyak hal yang kita perkirakan sudah kita persiapkan dengan matang sebagai landasan kebijakan, nyatanya masih ada kejadian baru yang luput dalam mitigasi yang tidak kita perhitungkan sebelumnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pada saat pembahasan RAPBN 2020 di tahun 2019, tidak ada satu pun yang bisa memperkirakan pada tahun 2020 dunia akan dilanda pandemi Covid-19. Kejadian serupa terjadi saat membahas RAPBN 2022 di tahun 2021, di mana tidak ada satu pihak pun yang bisa menebak ada perang Rusia-Ukraina di tahun 2022 yang berlanjut hingga saat ini.

“Padahal kedua peristiwa itu sangat mempengaruhi keadaan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan dunia, bahkan situasi dalam negeri,” kata Said.

Namun, politikus PDIP itu tidak ingin mengajak jatuh pada fatalistis, melainkan sebaliknya mengajak untuk semua pihak untuk memperluas horizon. Serta mengurutkan setiap peristiwa-peristiwa menjadi pilihan mata rantai baru yang kemungkinan akan terjadi.

Indonesia, kata Said, memang membutuhkan insight berbagai pihak, bukan hanya ekonomi, tapi juga geopolitik, keamanan, energi dan lainnya. “Upaya ini kita dedikasikan agar bangunan APBN kita tahun depan mencakup berbagai langkah mitigasi dengan baik,” tutur Said.

Baca: Polemik BBM Subsidi, Faisal Basri Sebut Malaikat pun Beli Jika Harganya Lebih Murah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.