Airlangga Sebut RI Berhasil Tangani Inflasi Saat Memasuki Perferct Storm, Apa Maksudnya?

Sabtu, 27 Agustus 2022 08:43 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat mengenai evaluasi PPKM, Selasa, 23 Agustus 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia telah berhasil menangani laju inflasi di Tanah Air, lebih baik ketimbang negara-negara lainnya.

“Tantangan dunia tidak hanya berhenti sampai di sini, kita memasuki yang namanya perfect storm, yakni 5C," ujar Airlangga dalam acara Universitas Pelita Harapan (UPH) Festival di Tangerang, Jumat, 26 Agustus 2022.

Adapun 5C yang dimaksud adalah pandemi Covid-19 yang belum juga selesai, conflict atau konflik yang terjadi di Ukraina dan Rusia yang berdampak pada Indonesia dan climate change atau perubahan iklim. Sedangkan 2C berikutnya adalah commodity atau naiknya harga komoditas, dan energi, serta meningkatnya biaya hidup atau cost of living.

Airlangga menjelaskan, tingkat inflasi di Amerika Serikat kini mencapai 8,5 persen, sedangkan negara-negara di Eropa di atas 9 persen. Begitu juga Singapura inflasinya mencapai 9 persen.

“Nah, kita sampai bulan Juni 2022 masih 4,9 persen. Indonesia berhasil menangani inflasi dengan adanya bantalan yang namanya anggaran pemerintah di APBN,” ucap Airlangga.

Advertising
Advertising

Pada tahun ini pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun. Adapun untuk penanganan Covid-19 disiapkan anggaran Rp 600 - 900 triliun per tahun.

Selanjutnya: Inflasi berisiko melonjak setelah harga BBM dan volatile food naik.

<!--more-->

Dalam 10 tahun ke depan, kata Airlangga, Indonesia menghadapi bonus demografi. “Sejarah mencatat pendapatan per kapita Indonesia US$ 2.000, sekarang US$ 4.000. Kita harus keluar dari kategori kelas menengah dalam waktu beberapa waktu tahun ke depan dengan meningkatkan pendapatan per kapita," tuturnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya memperkirakan tekanan terhadap inflasi indeks harga konsumen (IHK) akan meningkat seiring tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dan pangan. Kondisi ini juga didorong adanya kesenjangan pasokan karena situasi geopolitik.

Ia mengatakan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akan berisiko setelah harga BBM non-subsidi dan inflasi volatile food terkerek. "Serta semakin menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 23 Agustus 2022.

Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan bakal mendorong inflasi pada 2022 dan 2023 melebihi batas atas sasaran 2 hingga 4 persen. Oleh sebab itu, Perry menyebutkan, diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dengan Bank Indonesia untuk mengambil langkah-langkah pengendaliannya.

Adapun Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22-23 Agustus 2022 memutuskan kenaikan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin. Kenaikan suku bunga naik menjadi 3,75 persen dari sebelumnya 3,5 persen di antaranya disebut untuk meredam ekspektasi inflasi.

ANTARA | HENDARTYO HANGGI

Baca: Sri Mulyani Beberkan Subsidi Jumbo yang Bikin Anggaran Jebol: Pertalite, Solar atau Elpiji 3 Kg?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

14 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

17 jam lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

19 jam lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

22 jam lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Lagi-lagi Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini di Level Rp 16.259 per Dolar AS

1 hari lalu

Lagi-lagi Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini di Level Rp 16.259 per Dolar AS

Kurs rupiah dalam perdagangan hari ini ditutup melemah 4 poin ke level Rp 16.259 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

1 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

1 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

2 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

2 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

3 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya