TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan penyebab jebolnya anggaran subsidi dan kompensasi energi. Apakah Pertalite, Solar subsidi atau elpiji ukuran 3 kilogram yang menguras anggaran subsidi paling besar?
Dalam konferensi pers tindak lanjut hasil rapat koordinasi Kemenko Perekonomian terkait kebijakan subsidi BBM yang digelar di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Agustus 2022, Sri Mulyani blak-blakan menjelaskannya.
Untuk harga Pertalite sebesar Rp 7.650 per liter, kata Sri Mulyani, sudah jauh di bawah di harga pasar saat ini. Bila mengacu pada Indonesia Crude Palm atau ICP kini di US$ 105 dan kurs Rupiah 14.700 per dolar AS, maka harga Pertalite seharusnya berada di level Rp 14.450 per liter.
Dengan begitu, kata Sri Mulyani, artinya sebanyak 53 persen rakyat yang mengonsumsi dan menggunakan Pertalite per liternya mendapatkan subsidi Rp 6.800 per liternya atau 47,1 persen dari harga keekonomian.
Sementara untuk harga jual Solar subsidi sebesar Rp 5.150 per liter, atau jauh lebih rendah ketimbang harga pasar. Dengan asumsi harga ICP US$ 105 dan kurs Rupiah 14.700 per dolar AS, maka harga Solar subsidi seharusnya di Rp 13.950 per liter.
Tapi nyatanya, harga Solar subsidi yang dijual PT Pertamina (Persero) lewat SPBU-nya hanya 37 persen dari harga riil keekonomiannya. Artinya, masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi sebesar 63,1 persen dari harga keekonomian, yakni Rp 8.800 per liter.
Sedangkan harga LPG 3 kg saat ini adalah Rp 4.250 per kg atau sekitar Rp 12.750 per tabung. Bila menggunakan harga ICP di US$ 105 per barel dan kurs Rupiah 14.700 per dolar AS, maka harga LPG 3 kg seharusnya di Rp 18.500 per kg.
Dengan kondisi sekarang, kata Sri Mulyani, konsumen mendapatkan subsidi Rp 14.250 per tiap kilogram elpiji. Harga itu setara dengan 77 persen dari harga pasar. "Jadi kalau setiap kali beli LPG 3kg, subsidinya adalah Rp 42.750," ucapnya.
Selanjutnya: Windfall profit tak cukup menutupi membengkaknya subsidi dan energi.
