Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Beberkan Subsidi Jumbo yang Bikin Anggaran Jebol: Pertalite, Solar atau Elpiji 3 Kg?

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan dalam Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan I tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022. Agenda rapat paripurna ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan dalam Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan I tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022. Agenda rapat paripurna ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan penyebab jebolnya anggaran subsidi dan kompensasi energi. Apakah Pertalite, Solar subsidi atau elpiji ukuran 3 kilogram yang menguras anggaran subsidi paling besar?

Dalam konferensi pers tindak lanjut hasil rapat koordinasi Kemenko Perekonomian terkait kebijakan subsidi BBM yang digelar di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Agustus 2022, Sri Mulyani blak-blakan menjelaskannya. 

Untuk harga Pertalite sebesar Rp 7.650 per liter, kata Sri Mulyani, sudah jauh di bawah di harga pasar saat ini. Bila mengacu pada Indonesia Crude Palm atau ICP kini di US$ 105 dan kurs Rupiah 14.700 per dolar AS, maka harga Pertalite seharusnya berada di level Rp 14.450 per liter.

Dengan begitu, kata Sri Mulyani, artinya sebanyak 53 persen rakyat yang mengonsumsi dan menggunakan Pertalite per liternya mendapatkan subsidi Rp 6.800 per liternya atau 47,1 persen dari harga keekonomian.

Sementara untuk harga jual Solar subsidi sebesar Rp 5.150 per liter, atau jauh lebih rendah ketimbang harga pasar. Dengan asumsi harga ICP US$ 105 dan kurs Rupiah 14.700 per dolar AS, maka harga Solar subsidi seharusnya di Rp 13.950 per liter.

Tapi nyatanya, harga Solar subsidi yang dijual PT Pertamina (Persero) lewat SPBU-nya hanya 37 persen dari harga riil keekonomiannya. Artinya, masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi sebesar 63,1 persen dari harga keekonomian, yakni Rp 8.800 per liter.

Sedangkan harga LPG 3 kg saat ini adalah Rp 4.250 per kg atau sekitar Rp 12.750 per tabung. Bila menggunakan harga ICP di US$ 105 per barel dan kurs Rupiah 14.700 per dolar AS, maka harga LPG 3 kg seharusnya di Rp 18.500 per kg.

Dengan kondisi sekarang, kata Sri Mulyani, konsumen mendapatkan subsidi Rp 14.250 per tiap kilogram elpiji. Harga itu setara dengan 77 persen dari harga pasar. "Jadi kalau setiap kali beli LPG 3kg, subsidinya adalah Rp 42.750," ucapnya.

Selanjutnya: Windfall profit tak cukup menutupi membengkaknya subsidi dan energi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

6 menit lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menjelaskan pendanaan untuk ASN yang akan pindah ke IKN.


Jumlah Pengguna Jalan Tol Diprediksi Naik 24 Persen Saat Libur Nataru

6 menit lalu

Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yaitu jalan tol Indralaya-Prabumulih. ANTARA/HO-Corcom PT Hutama Karya
Jumlah Pengguna Jalan Tol Diprediksi Naik 24 Persen Saat Libur Nataru

Peningkatan lalu lintas saat libur Nataru di jalan tol diperkirakan mencapai 24 persen, dari semula 990.000 menjadi 1.230.000 kendaraan.


Sri Mulyani: Ekonomi Digital Bisa Ciptakan Kesenjangan hingga Lapangan Kerja yang Hilang, tapi...

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Gujarat, India, Ahad, 16 Juli 2023 (Sumber: Instagram @smindrawati)
Sri Mulyani: Ekonomi Digital Bisa Ciptakan Kesenjangan hingga Lapangan Kerja yang Hilang, tapi...

Sri Mulyani menjelaskan ekonomi digital juga akan menimbulkan lapangan kerja lama hilang, tapi memunculkan lapangan kerja baru.


Sri Mulyani Cerita Baik dan Buruknya Teknologi Digital, Ungkit James Bond hingga..

2 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Cerita Baik dan Buruknya Teknologi Digital, Ungkit James Bond hingga..

Sri Mulyani mengenang perkembangan teknologi digital, jika di masa lalu yang hanya impian dan kini sudah menjadi hal yang lumrah.


Terjaga Baik, APBN Beri Beragam Manfaat bagi Masyarakat

3 jam lalu

Terjaga Baik, APBN Beri Beragam Manfaat bagi Masyarakat

Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Oktober tetap terjaga baik dengan realisasi yang memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat.


Menkop Teten Sebut Pajak UMKM 0,5 Persen Masih Berlaku: untuk Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

4 jam lalu

Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Masduki memberi sambutan pada pameran Panggung Karya Nusantara di Sarinah, Jakarta, Jumat 24 November 2023. Panggung Karya Nusantara tahun 2023 akan mengangkat tema besar
Menkop Teten Sebut Pajak UMKM 0,5 Persen Masih Berlaku: untuk Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menanggapi kabar soal rencana pemerintah mengenakan pajak tarif normal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


Sri Mulyani Minta Pemda Gunakan Dana Transfer Daerah untuk Tangani Perubahan Iklim

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Sri Mulyani Minta Pemda Gunakan Dana Transfer Daerah untuk Tangani Perubahan Iklim

Sri Mulyani Indrawati mendorong pemerintah daerah menggunakan dana transfer ke daerah untuk mengarusutamakan penanganan perubahan iklim.


Fabio Di Giannantonio Bergabung dengan Tim Valentino Rossi, Disponsori Pertamina

23 jam lalu

Pembalap Gresini Racing MotoGP Fabio Di Giannantonio melakukan selebrasi usai berhasil memenangkan GP Qatar di Lusail International Circuit, Lusail, Qatar, 20 November 2023. REUTERS/Ibraheem Al Omari
Fabio Di Giannantonio Bergabung dengan Tim Valentino Rossi, Disponsori Pertamina

Fabio Di Giannantonio akan menjadi tandem bagi Marco Bezzecchi di VR46 Racing Team mulai musim 2024.


Pertamina Lubricants Umumkan Jadi Sponsor Tim Balap Valentino Rossi di MotoGP 2024

1 hari lalu

Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengunjungi paddock tim VR46 Racing Team di Sirkuit Mandalika. Pertamina akan menjadi sponsor utama tim milik Valentino Rossi ini mulai musim 2024. Minggu, 15 Oktober 2023. TEMPO/Wawan Priyanto
Pertamina Lubricants Umumkan Jadi Sponsor Tim Balap Valentino Rossi di MotoGP 2024

Pertamina Lubricants mengumumkan kerja sama menjadi sponsor utama VR46 Racing Team untuk MotoGP 2024 hingga 2026.


Stafsus Sri Mulyani Pastikan Pajak UMKM 0,5 Persen Tetap Berlaku

1 hari lalu

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo saat dimintai keterangan soal data transaksi janggal Rp 300 triliun di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Stafsus Sri Mulyani Pastikan Pajak UMKM 0,5 Persen Tetap Berlaku

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan bahwa pajak UMKM 0,5 persen tetap berlaku.