Anies Baswedan Resmikan 33 Tower Rusunawa, Begini Konsep Rumah Susun Sederhana Sewa

Senin, 22 Agustus 2022 21:15 WIB

Pihak pengelola Rusun Jatinegara Barat di Jakarta Timur,Senin 4 Juli 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa 33 tower dan 7.421-unit telah diresmikan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Anies Baswedan, Rusunawa ini pun tersebar di sejumlah wilayah Jakarta. Namun, tidak semua orang mengetahui konsep hunian Rusunawa.

Rusunawa merupakan singkatan dari Rumah Susun Sederhana Sewa yang dibangun secara bertingkat dalam satu lingkungan tempat hunian dengan dilengkapi WC dan dapur yang menyatu. Setiap bulannya, para penghuni Rusunawa mempunyai kewajiban membayar sewa tiap bulannya kepada pengelolanya.

Melansir dpu.kulonprogokab.go.id, Rusunawa adalah program Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat. Rusunawa kerapkali dijadikan sebagai solusi dalam mengatasi masalah pemukiman. Biasanya, rusunawan diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah karena berbagai faktor. Misalnya, faktor pekerjaan yang belum mapan atau berstatus kontrak sehingga memungkinka masyarakat untuk berpindah-pindah. Rusunawa juga merupakan alternatif bagi masyarakat yang belum mampu mengakses KPR/KPA.

Pembangunan Rusunawa juga dilatarbelakangi karena faktor luas lahan di kawasan perkotaan yang semakin sempit seiring berjalannya waktu. Kondisi ini membuat pembangunan perumahan secara horizontal tidak memungkinkan sehingga pembangunan hunian secara vertikal menjadi alternatif. Pembangunan Rusunawa dilakukan menggunakan dana APBN atau APBD sehingga diharapkan bisa dimanfaatkan secara baik dan berkelanjutan.

Selain itu, melansir bpsdm.pu.go.id, terdapat karakteristik lain dari Rusunawa yang membedakannya dengan bangunan-bangunan lain dengan fungsi yang sama, antara lain:

  • Rumah susun sederhana adalah proyek yang dibangun oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah, melibatkan dana dari pemerintah.

  • Konsep kepemilikan rusunawa adalah properti milik pemerintah, yakni melalui BUMN atau BUMD kepada masyarakat, unit bangunan ini disewakan dan tidak boleh diperjualbelikan.

  • Biaya sewa murah, berkisar antara Rp 100.000- Rp 800.000 per bulan.

  • Yang boleh menjadi penghuni adalah kelompok masyarakat tertentu, yakni masyarakat berpenghasilan rendah dan harus dilengkapi dengan berbagai surat kependudukan yang sah.

  • Ketika penghuni menyewa unit rusun, maka penghuni hanya mendapat kamar kosong, sehingga calon penghuni harus membawa perlengkapan rumah tangga sendiri. Karena masih banyaknya rusunawa yang belum dihuni karena tidak adanya meubeleir, maka sejak tahun 2015 Kementerian PUPR membuat kebijakan pembangunan rusunawa dilengkapi dengan mebel.

  • Karakteristik penghuni rumah rumah susun sangat beragam.

  • Tampilan bangunan dan kualitas bahan bangunan rumah susun adala kelas menengah, tidak ada tampilan yang mewah.
Advertising
Advertising

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca: Pemohon Rusunawa Program Jakhabitat Harus Punya KTP DKI dan Sudah Berkeluarga

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

4 jam lalu

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

5 jam lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

7 jam lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

8 jam lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan groundbreaking keenam di IKN dilakukan akhir Mei atau awal Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

10 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

1 hari lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Bubar, Kilas Balik Gunakan Istilah Timnas AMIN

1 hari lalu

Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Bubar, Kilas Balik Gunakan Istilah Timnas AMIN

Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) dibubarkan pada 30 April 2024. Kilas balik pembentukan dan siapa tokoh-tokohnya?

Baca Selengkapnya

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

2 hari lalu

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

Ahmad Syaikhu mengatakan PKS telah menyiapkan kader-kader terbaik untuk Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Beda Respons NasDem dan Anies soal Surya Paloh Absen di Pembubaran Timnas AMIN

2 hari lalu

Beda Respons NasDem dan Anies soal Surya Paloh Absen di Pembubaran Timnas AMIN

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh absen dalam acara pembubaran Timnas AMIN. Anies dan Sekjen Partai NasDem respons begini.

Baca Selengkapnya

Pilres 2024 Usai, Anies: Belum Ada Rencana Buat Ormas, Apalagi Partai Politik

3 hari lalu

Pilres 2024 Usai, Anies: Belum Ada Rencana Buat Ormas, Apalagi Partai Politik

Anies Baswedan mengatakan belum ada rencana untuk membuat ormas, apalagi partai politik pasca kalah di pilpres 2024.

Baca Selengkapnya