TEMPO.CO, Jakarta - Emiten BUMN karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) menargetkan pertumbuhan kontrak baru hingga 20 persen pada tahun depan 2023 seiring dengan naiknya anggaran infrastruktur pemerintah dalam RAPBN 2023.

Senior Vice President Corporate Secretary Adhi Karya Farid Budiyanto menjelaskan siap berkontribusi positif untuk membangun negeri. Dengan meningkatnya anggaran belanja infrastruktur pemerintah pada 2023.

Dia menerangkan khususnya infrastruktur transformasi ekonomi, serta penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan.

"ADHI menargetkan pertumbuhan kontrak baru di 2023 sebesar 15--20 persen YoY. Sementara itu, proyek-proyek besar ADHI yang masih berjalan, dilakukan percepatan penyelesaian proyek sehingga di tahun depan ADHI dapat fokus berkontribusi di pembangunan IKN dan PSN lainnya," paparnya kepada Bisnis, Minggu 21 Agustus 2022.

Hal ini lanjutnya memberikan peluang bagi ADHI pertumbuhan kontrak baru di 2023. Menurutnya, segala sumber daya ADHI telah disiapkan untuk mensukseskan program Pemerintah tersebut.

Sekadar informasi, pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur pada 2023 sebesar Rp392 triliun, tumbuh 7,8 persen dibandingkan dengan 2022. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp213,38 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk 5 hal utama yakni, infrastruktur layanan dasar; pemerataan akses infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); infrastruktur transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi); penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan; meningkatkan sinergitas pendanaan antar pemerintah pusat (K/L dan non K/L) dan pemerintah daerah, serta melalui penerapan skema pembiayaan KPBU.

Sementara itu, pagu anggaran Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2023 dipatok sebesar Rp125,2 triliun. Pagu anggaran itu sudah termasuk alokasi dukungan untuk infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ditetapkan sebesar Rp20,8 triliun.

“Pada 2023 saya sampaikan ada Rp125,2 triliun, sudah termasuk IKN sebesar Rp20,8 triliun untuk sarana dasar di kawasan inti pemerintahan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat konferensi pers nota keuangan dan RUU APBN 2023, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Basuki menegaskan pembangunan IKN tetap menjadi prioritas infrastruktur pemerintah tahun depan. Alasannya, kata Basuki, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan itu dapat rampung pada 2024.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini