PB PMII Tolak Rencana Kenaikan Harga Pertalite dan Solar

Sabtu, 20 Agustus 2022 18:53 WIB

Petugas melakukan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2022. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Penguruan Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) M. Abdullah Syukri menanggapi rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar. Menurut dia sebaiknya pemerintah mengkaji ulang terkait rencana tersebut karena situasi perekonomian masyarakat hari ini tidak sepenuhnya siap dengan kebijakan tersebut.

"Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan permasalahan harga bahan pokok yang belum stabil. Jangan sampai rakyat Indonesia semakin menderita dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Abe sapaan Abdullah lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 20 Agustus 2022.
Kader PMII se-Indonesia, kata dia, siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Alih-alih hanya mengambil kebijakan di sisi hilir yang langsung berdampak ke masyarakat, lebih baik baik pemerintah fokus pembenahan di hulu.
"Seperti memberantas sindikat mafia bahan bakar dan pengawasan pendistribusian BBM yang tepat sasaran" kata Abe.
PB PMII, dia melanjutkan, meminta agar pemerintah menghentikan pembahasan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan mengkaji ulang rencana menaikan harga BBM, karena jelas semakin memiskinkan nelayan, petani, buruh maupun masyarakat marjinal. Selain itu, meminta pemerintah mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat.
"Kami seluruh kader PMII se-Indonesia, senantiasa siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi," tutur dia.
Rencana kenaikan harga pertalite dan solar sebelumnya sudah sangat gencar disampaikan pemerintah. Mulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, disusul Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, lalu dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Terakhir Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mungkin akan mengumumkan kenaikan harga pekan depan. Menurut dia kenaikan harga pertalite dan solar dilakukan lantaran pemerintah telah memberi subsidi yang besar untuk energi hingga membebani APBN begitu kuat.
"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana kenaikan harga ini," ujar Luhut di Universitas Hasanuddin, Makassar, seperti dikutip dalam video YouTube pada Jumat, 19 Agustus 2022.
Luhut berujar presiden sudah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mungkin mempertahankan besarnya subsidi energi. Sebab, menurutnya harga BBM di Indonesia--salah satunya yakni harga Pertalite--adalah yang termurah. "Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban APBN yang besar kita," ucapnya.
MOH KHORY ALFARIZI | RIANI SANUSI PUTRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

5 hari lalu

Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

PMII Berdiri Sejak 1960, Ini Alasan dan Tugas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

11 hari lalu

PMII Berdiri Sejak 1960, Ini Alasan dan Tugas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Ini alasan berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII pada 1960.

Baca Selengkapnya

64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

11 hari lalu

64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi mahasiswa yang masih eksis sampai saat ini.

Baca Selengkapnya

Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

11 hari lalu

Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

Kapal pengangkut ikan asal Indonesia ditangkap kerena melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA) di Laut Arafura, Maluku.

Baca Selengkapnya

Pertamina Patra Niaga Sebut Konsumsi BBM Capai Puncak Tertinggi di H-1 Lebaran

16 hari lalu

Pertamina Patra Niaga Sebut Konsumsi BBM Capai Puncak Tertinggi di H-1 Lebaran

Pertamina Patra Niaga menyebut kenaikan tertinggi gasoline terjadi pada produk Pertamax Turbo yang mencapai 104 persen.

Baca Selengkapnya

Bahaya BBM Campur Air pada Kendaraan, Bagaimana Mengatasinya?

24 hari lalu

Bahaya BBM Campur Air pada Kendaraan, Bagaimana Mengatasinya?

Belum lama ini kasus BBM campur air mengemuka. Apa bahayanya bagi kendaraan? Bagaimana mengatasinya?

Baca Selengkapnya

Konsumsi BBM Jenis Gasolin saat Lebaran di Sumatra Barat Diprediksi Naik, Gasoil Turun

27 hari lalu

Konsumsi BBM Jenis Gasolin saat Lebaran di Sumatra Barat Diprediksi Naik, Gasoil Turun

Pertamina Patra Niaga memprediksi konsumsi BBM jenis gasolin bakal meningkat saat libur Idul Fitri 2024 di Sumatra Barat.

Baca Selengkapnya

BBM Oplosan dan Pertamax Palsu Beredar di Sekitar Jakarta, Dosen ITB Ungkap Kerugian Korban

29 hari lalu

BBM Oplosan dan Pertamax Palsu Beredar di Sekitar Jakarta, Dosen ITB Ungkap Kerugian Korban

Pengelola SPBU mengubah warna Pertalite yang hijau menjadi biru seperti Pertamax.

Baca Selengkapnya

Kasus Pertalite Campur Air, Pelaku Terancam Penjara 6 Tahun

29 hari lalu

Kasus Pertalite Campur Air, Pelaku Terancam Penjara 6 Tahun

Pertamina menyatakan pelaku kasus pencampuran Pertalite dengan air bisa dikenai sanksi pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar.

Baca Selengkapnya

Pertalite Akan Segera Dihapus? Berikut Kandungan Pertamax 92

30 hari lalu

Pertalite Akan Segera Dihapus? Berikut Kandungan Pertamax 92

Rencana penghapusan Pertalite telah disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Baca Selengkapnya