TEMPO.CO, Jakarta - Luhut Binsar Panjaitan mengklaim harga bahan bakar minyak (BBM) Indonesia adalah yang termurah dibandingkan negara lainnya. Hal itu menurutnya karena pemerintah menopangnya dengan anggaran subsidi energi yang sangat besar.

"Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang besar kita," ucapnya saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, dikutip pada Jumat, 19 Agustus 2022 melalui video YouTube.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu pun mengatakan beratnya beban subsidi dan kompensasi energi itu membuat pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar. Ia memperkirakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera mengumumkan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana kenaikan harga ini," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memberi indikasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Sinyal kenaikan BBM ini menguat setelah anggaran subsidi dan kompensasi energi membengkak sampai Rp 502 triliun.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai dampak kenaikan BBM akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti, penurunan daya beli masyarakat hingga mendorong bertambahnya jumlah orang miskin baru.

"Karena konteksnya masyarakat saat ini sudah menghadapi kenaikan harga pangan, dengan inflasi mendekati 5 persen," kata Bhima saat dihubungi pada Rabu, 17 Agustus 2022.

Adapun ia memperkirakan harga Pertalite akan naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter. Artinya, inflasi 2022 bisa menembus 6-6,5 persen secara year on year.

Menurutnya, kenaikan harga BBM bisa memberikan pukulan berat bagi masyarakat di tengah pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Apalagi, saat ini ada 11 juta lebih pekerja yang kehilangan pekerjaan, jam kerja dan gaji dipotong, hingga dirumahkan.

"Belum lagi ada 64 juta UMKM yang bergantung dari BBM subsidi," ujarnya. Jika situasi itu diperberat dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, ia khawatir tekanan ekonomi untuk 40 persen kelompok rumah tangga terbawah akan semakin dalam.

Bhima berpendapat pemerintah perlu memikirkan efek kenaikan harga BBM bersubsidi ke UMKM. Sebab saat ini, penikmat BBM bersubsidi bukan hanya pengguna kendaraan pribadi, tapi juga untuk kendaraan operasional UMKM.

RIANI SANUSI PUTRI | HENDARTYO HANGGI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini