TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Tanah Air pada tahun 2023 .

Hal itu terlihat dari besarnya alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian PUPR dalam RAPBN 2023. "Alokasi anggaran sebesar Rp 125,2 triliun diamanahkan pada Kementerian PUPR," ujar Basuki dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, 17 Agustus 2022.

Basuki saat membacakan sambutan sebagai Inspektur Upacara HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Sapta Taruna, Kementerian PUPR, Jakarta, hari ini, menyampaikan lima agenda besar pada 2023 yang telah disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan.

Lima agenda besar itu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, penerapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri serta pembangunan ekonomi hijau.

Dalam menerapkan kelima agenda besar tersebut, kata Basuki, pembangunan infrastruktur Indonesia tetap menjadi prioritas. Infrastruktur yang dimaksud tak hanya bersifat fisik, tapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan pendapatan sebesar-besarnya sehingga bisa mendukung daya beli masyarakat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia.

Dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, menurut Basuki, insan PUPR harus bersyukur. “Kita harus meresapi dan memaknai peringatan ini sesuai dengan peran dan profesionalisme masing-masing,” katanya.

Ia juga mengajak segenap insan PUPR untuk menjadi petarung di bidang infrastruktur untuk terus mendorong percepatan pembangunan. “Insan PUPR harus menjadi petarung yang tangguh, kuat, berintegritas, berani dan berjiwa seni. Karena peran kita sebagai petarung dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujarnya.

ANTARA

Baca: Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS, Belanja Pemerintah pada 2023 Turun 5,9 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.