TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau harga BBM bersubsidi secara bertahap. Kenaikan harga BBM subsidi sebanyak dua kali pada tahun ini diperlukan agar beban anggaran tak terus meningkat.

Said menyebutkan, awalnya DPR menyepakati tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun pada tahun ini. Namun dalam realisasinya, penyaluran BBM bersubsidi banyak yang tak tepat sasaran. Akibatnya, anggaran subsidi yang dikucurkan jadi tak optimal.

Oleh karena itu, Banggar DPR menyarankan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Apalagi, dengan harga minyak global yang trennya naik belakangan ini membuat beban subsidi kian besar.

"Bagi saya, lakukan penyesuaian secara gradual… Ya, sampai akhir tahun dua kali lah. Kalau mau segera Agustus segera, habis Agustus tiga bulan kemudian, supaya kita juga lebih sehat fiskal kita,” ujar Said usai Sidang Tahunan MPR, Selasa, 16 Agustus 2022.

Namun begitu, kata dia, besar kenaikan harga BBM secara bertahap itu ditetapkan secara terukur. Dalam bayangannya, harga BBM subsidi setelah dinaikkan harus tetap berada di bawah harga keekonomian.

Hal tersebut, menurut Said, adalah amanat mutlak dari Undang-undang, sehingga BBM bersubsidi harus tetap tersedia di tengah masyarakat.

Untuk menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM subsidi itu, Said menyarankan agar pemerintah menggunakan tambahan penerimaan dari penyesuaian harga BBM untuk belanja perlindungan sosial (Perlinsos).

Selanjutnya: Menteri ESDM sebut harga Pertalite masih dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian.

<!--more-->

Dengan begitu, kata Said, penyaluran subsidi akan berubah dari awalnya menyasar barang menjadi menyasar orang. “Sekarang pilihannya begini, subsidi anggarannya kita tambah yang kita tahu tidak tepat sasaran, atau kita naikkan subsidi itu, harganya lakukan penyesuaian, tetapi uangnya kita kasih ke rakyat. Apa yang dipilih? Hasil penyesuaian untuk mempertebal Perlinsos,” kata Said.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pemerintah hingga kini masih membahas rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite sebagai respons atas tingginya harga minyak mentah dunia.

"(Harga Pertalite) lagi dibahas masih dikoordinasikan dengan Pak Airlangga (Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian)," ujar Arifin.

Sebelum keputusan itu resmi terbit, kata Arifin, pemerintah harus mengubah peraturan presiden terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah juga akan mensosialisasikan terlebih dahulu mengenai rencana kenaikan harga Pertalite tersebut untuk mengurangi kepanikan berbelanja masyarakat.

Sampai Juli 2022 Pertamina melaporkan konsumsi Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.

Jika pemerintah menambah kuota BBM subsidi, maka beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp 600 triliun. Namun, bila kuota BBM subsidi tidak ditambah, maka kelangkaan di sejumlah SPBU akan terjadi dan berpotensi menyulut keresahan sosial.

BISNIS | ANTARA

Baca: Jokowi Beberkan Penyebab RI Tak Impor Beras Konsumsi 3 Tahun Terakhir

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini