TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan, Drajad Hari Wibowo, menilai penerbitan surat utang global (global bond) akan menumpuk beban dan risiko pemerintah. Pasalnya, ketatnya likuiditas di pasar keuangan global akan meningkatkan besaran imbal-hasil (yield) yang harus ditanggung negara.

Dia mengatakan, pemerintah memang memiliki kewenanganan sumber pembiayaan anggaran, termasuk dalam bentuk global bond. Apalagi di saat defisit anggaran kini membengkak dari Rp 51,3 triliun menjadi Rp 139,5 triliun.

"Tidak masalah jika yield yang ditawarkan rendah. Tapi saya kira dengan kondisi sekarang, itu tidak mungkin," katanya usai rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (26/2).

Seperti diberitakan situs berita Bloomberg, Kamis (26/2), pemerintah Indonesia mulai menawarkan surat utang jangka menengah (medium term note) antara lima sampai sepuluh tahun dalam denominasi dolar. Surat utang ini diharapkan dapat mengaut pemasukan US$ 4,5 miliar atau Rp 54,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penawaran telah dimulai sejak Rabu (25/2) malam di New York, Amerika Serikat. Namun dia belum bisa menyebutkan berapa target indikatif yang akan diserap pemerintah.

"Kami masih akan melihat perkembangan sampai malam ini," katanya siang tadi usai memberikan kesaksian dalam sidang Uji Materil Undang-Undang Pajak Penghasilan di Mahkamah Konstitusi.

Pada penerbitan global bond ini pemerintah telah menunjuk Barclays Plc dan UBS AG sebagai pelaksana (arranger).

AGOENG WIJAYA