Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Minta Pertamina Kontrol BBM, Nasib Tender Proyek IKN

Jumat, 12 Agustus 2022 05:58 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kiri), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) memberikan keterangan pers terkait hasil rapat berkala KSSK tahun 2022 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Namun KSSK juga mewaspadai sejumlah risiko dari perekonomian global yang dapat berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan'

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis kemarin 11 Agustus 2022 dimulai dengan Sri Mulyani Indrawati meminta lagi agar PT Pertamina (Persero) bisa mengendalikan volume penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Selanjutnya kabar dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, baru dimulai bulan September 2022. Disusul berita Menteri Investas Bahlil Lahadalia mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan menyelamatkan ekonomi nasional dalam keadaan krisis, bukan pengusaha-pengusaha besar.

Kemudian informasi Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) Franciscus Welirang angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo soal harga mi instan di dalam negeri yang berpotensi naik hingga 3 kali lipat seiring dengan tingginya harga gandum dunia yang disebabkan perang Rusia-Ukraina.

Selain itu berita tentang driver ojek online yang kini penghasilannya menurun karena tarif lebih tinggi dan banyaknya pesaing. Berikut ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. Sri Mulyani Kembali Minta Pertamina Kendalikan Penjualan BBM Bersubsidi: Supaya APBN Tak Terpukul

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali meminta agar PT Pertamina (Persero) bisa mengendalikan volume penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dengan begitu, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa tetap terjaga.

"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.

Dengan tak terkendalinya penjualan BBM bersubsidi, menurut dia, alokasi subsidi dan kompensasi energi dapat melebihi dari pagu anggaran APBN yang sebesar Rp 502 triliun pada tahun ini. "Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai Juli, tapi tagihannya nanti kalau volumenya tidak terkendali akan semakin besar di semester dua," ucap Sri Mulyani.

Baca berita selengkapnya di sini.

<!--more-->

2. Kontruksi Proyek IKN Digarap September, Menteri PUPR Sebut Tak Ada Masalah Anggaran

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, baru dimulai bulan September 2022. Kontruksi akan dilakukan setelah penandatanganan lelang untuk proyek yang ditenderkan hingga akhir bulan ini.

“Tanda tangan kontrak (akhir Agustus). Habis itu langsung konstruksi,” kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis 11 Agustus 2022.

Ia memastikan tidak ada masalah ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk memulai pembangunan fisik tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ujar Basuki, secara prinsip sudah menyetujui anggaran untuk pembangunan fisik IKN.

Baca berita selengkapnya di sini.

Advertising
Advertising

3. Bahlil: Yang Menyelamatkan Ekonomi saat Krisis Bukan Pengusaha Besar, tapi UMKM

Menteri Investas Bahlil Lahadalia mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan menyelamatkan ekonomi nasional dalam keadaan krisis, bukan pengusaha-pengusaha besar.

"Yang menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional adalah bapak ibu yang ada di hadapan saya ini, UMKM (bukan pengusaha-pengusaha besar)," kata Bahlil saat memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) ke pelaku usaha mikro (UMK) di Banyuwangi yang disiarkan virtual pada Kamis, 11 Agustus 2022.

Dia mencontohkan semasa krisis ekonomi 1998. Saat itu defisit ekonomi Indonesia 13 persen, inflasi melonjak menjadi 88 persen, dan cadangan devisa tinggal US$ 17 miliar. Pengusaha besar, kata dia, sebagian besar malah lari atau mempailitkan diri dalam kondisi ekonomi yang genting.

Baca berita selengkapnya di sini.

Berita terkait

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

12 jam lalu

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

13 jam lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

17 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

1 hari lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 hari lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

1 hari lalu

Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

Warga sekitar smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) merasa terteror karena pabrik kerap meledak dan terpapar polusi setiap hari.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya