PT SKL Klaim Sudah Dapat Persetujuan Masyarakat Pulau Rinca untuk Bangun 9 Proyek

Sabtu, 6 Agustus 2022 17:00 WIB

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Pulau Rica, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 10 Juni 2019. Pulau Rinca merupakan bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO, karena merupakan kawasan Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Padar dan Gili Motang. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -CEO Plataran Indonesia, Yozua Makes, yang kini membawahi PT Segara Komodo Lestari (SKL) mengklaim sudah mendapatkan restu dari masyarakat Pulau Rinca untuk membangun sembilan proyeknya.

"Terus terang saja kita nggak akan bangun kalau masyarakat enggak mau bangun. Karena kita percaya pariwisata akan berhasil kalau masyarakat mendukung," ujar Yozua saat ditemui Tempo di kantor Plataran Indonesia di Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2022.

Yozua mengatakan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk para pemuka agama. Ia bercerita PT SKL dan masyarakat bahkan pernah mendaki bersama ke atas bukit, tempat SKL akan membangun viewing deck. "Saat itu ada ustad, ketua gereja Katolik dan Protestan di sana, ketua adat, ketua desa Pasir Panjang. Kita naik sama-sama ke lokasi," ujarnya.

Sesampainya di titik lokasi Pak Ustad memimpin doa. Menurutnya, pada momen itulah masyarakat mulai menyetujui perencanaan pembangunan proyek yang tengah disiapkan oleh SKL. Sebab, kata dia, akhirnya masyarakat mengetahui luas proyek yang akan dibangun adalah 2.000 meter.

Tata ruang yang dibuat juga berkonsep terbuka sehingga masyarakat bisa melewati lahan milik SKL. Ia pun menuturkan pelaku usaha UMKM tak akan tersaingi lantaran SKL akan menerapkan sistem kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. "Nah ini bisa menjadi role model," kata dia.

Advertising
Advertising

Adapun SKL sebenarnya telah mengantongi Izin Usaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) sejak 17 Desember 2015. Namun, proyek yang direncanakan tidak kunjung dimulai karena terus menerus ditentang oleh masyarakat sekitar. Hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sempat meminta SKL menghentikan proses pembangunan.

Kemudian setelah diakuisisi oleh Plataran Indonesia pada 2021, akhirnya SKL menyusun rencana baru dan memangkas jumlah proyek dari 24 pembangunan menjadi sembilan. Yozua menyebutkan sembilan proyek itu antara lain terdiri dari viewing deck dan cafetaria.

Pembangunan dilakukan secara bertahap agar tidak lagi memancing penolakan dari masyarakat sekitar. Tahap pertama, pembangunan sekitar 300 meter persegi pada 2021 hingga 2023. Kemudian pada tahapan kedua bertambah sekitar 1400 meter persegi dan sisanya diselesaikan di tahapan ketiga.

Dalam rencana bisnis SKL di Pulau Rinca, Yozua pun mengatakan tak ada pembangunan hotel. Ia mengaku tak ingin membuat tempat tinggal di sana melainkan tempat singgah berupa viewing deck di atas bukit paling strategis di Pulau Rinca. Viewing yang ia rancang itu menurutnya menjadikan wisatawan maupun masyarakat dapat lewat, duduk, hingga menikmati pemandangan tanpa mengubah pulaunya.

"Harus alam dan tidak boleh besar. Jadi tidak ada hotel, luasannya kecil, ikon. Ini ada dalam rencana kita yang sudah disetujui oleh pemerintah," ujar Yozua.

Baca Juga: Sempat Didemo Warga Pulau Rinca, PT SKL Sebut Akan Berdayakan UMKM Sekitar

Berita terkait

Waskita Karya: 2 Proyek IKN Rampung, Kebut 10 Proyek Lagi hingga Semester I 2024

14 jam lalu

Waskita Karya: 2 Proyek IKN Rampung, Kebut 10 Proyek Lagi hingga Semester I 2024

Waskita Karya telah merampungkan 2 dari 12 proyek IKN yang tengah dibangun.

Baca Selengkapnya

Ada Harimau Sumetera hingga Komodo, Inilah 5 Hewan Endemik Asal Indonesia

6 hari lalu

Ada Harimau Sumetera hingga Komodo, Inilah 5 Hewan Endemik Asal Indonesia

Setidaknya ada 612 hewan endemik asal Indonesia dari berbagai jenis, seperti mamalia, burung, reptil, hingga amfibi. Berikut lima di antaranya.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

13 hari lalu

Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

Ma'ruf Amin meminta agar KDEKS Jawa Barat mengambil peran untuk memperluas inklusi keuangan syariah.

Baca Selengkapnya

Teras by Plataran Buka Restoran Baru di Summarecon Bogor, Usung Konsep Elegan dengan View Pegunungan

32 hari lalu

Teras by Plataran Buka Restoran Baru di Summarecon Bogor, Usung Konsep Elegan dengan View Pegunungan

Teras by Plataran Summarecon Bogor menawarkan panorama Gunung Pangrango, Salak, dan Bukit Sentul

Baca Selengkapnya

Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

40 hari lalu

Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,

Baca Selengkapnya

Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

41 hari lalu

Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

Jepang telah menyampaikan 25 surat pernyataan niat untuk kerja sama pembangunan di IKN.

Baca Selengkapnya

Larangan Kapal Berlayar ke Pulau Komodo Diperpanjang hingga 20 Maret

50 hari lalu

Larangan Kapal Berlayar ke Pulau Komodo Diperpanjang hingga 20 Maret

KSOP Kelas III Labuan Bajo memperpanjang larangan kapal wisata untuk berlayar ke Pulau Komodo Taman Nasional Komodo (TNK) hingga 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

2 Maret 2024

Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Depak 12 Proyek dari Daftar PSN, Apa Saja?

7 Februari 2024

Pemerintah Depak 12 Proyek dari Daftar PSN, Apa Saja?

Pemerintah mendepak 12 proyek dari daftar PSN. Kebijakan tersebut berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian-kementerian teknis terkait.

Baca Selengkapnya

Prabowo Kritik Kinerja BUMN, Stafsus: Kalau Tidak Efisien, Kami Benahi

16 Januari 2024

Prabowo Kritik Kinerja BUMN, Stafsus: Kalau Tidak Efisien, Kami Benahi

BUMN merespons kritik capres nomor urut 2, Prabowo Subianto tentang harga proyek yang lebih mahal dari perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya