TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Maluku dan Papua mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 13,01 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2022.

Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan meski Maluku dan Papua mencatatkan pertumbuhan tertinggi, namun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih sangat kecil.

“Pertumbuhan tertinggi ada di Maluku dan Papua, tumbuhnya 13,01 persen, tapi memberikan andil pada share ekonomi nasional hanya 2,51 persen,” katanya dalam konferensi pers, Jumat 5 Agustus 2022.

Margo menjelaskan, sektor ekonomi yang memberikan andil terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua adalah pertambangan dengan andil sebesar 7,83 persen.

Secara nasional, ekonomi Indonesia pada kuartal II/2022 masih ditopang oleh Pulau Jawa, dengan pertumbuhan sebesar 5,66 persen dan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 56,55 persen.

“Di Pulau Jawa sumber pertumbuhan ekonominya dari sektor industri dengan andil ke ekonomi Pulau Jawa sebesar 1,90 persen, diikuti sektor perdagangan dengan andil 0,94 persen,” katanya.

Di samping itu, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera sebesar 4,95 persen dan memberikan kontribusi sebesar 22,03 persen ke perekonomian nasional.

“Pulau Sumatera sumber pertumbuhannya dari sektor perdagangan dan pertanian yang memberikan andil masing-masing 1,45 persen dan 0,86 persen,” jelas Margo.

Lebih lanjut, ekonomi Pulau Kalimantan dan Sulawesi masing-masing tercatat mencapai 4,25 persen dan 6,47 persen.

Sumber pertumbuhan utama Pulau Kalimantan yaitu sektor pertambangan yang memberikan andil sebesar 1,46 persen. Sementara itu, pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi yaitu sektor industri dengan andil sebesar 2,29 persen.

Di sisi lain, Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,94 persen pada kuartal II/2022. “Sumber pertumbuhannya sektor pertambangan dengan andil 1,24 persen, diikuti akomodasi & makan minum yang memberikan andil 0,73 persen,” kata Margo.

Baca: PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum