TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKS Amin Ak mewanti-wanti agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak digunakan untuk menalangi pembengkakan biaya atau cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya," kata Amin Ak dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2022.

Pasalnya, menurut Amin, sudah ada sejumlah kejanggalan proyek infrastruktur, bahkan sejak proposal proyek disampaikan Cina pada bulan Agustus tahun 2015 silam. Kala itu, Cina menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah.

Namun pada perjalanannya, menurut Amin, pembangunan ini membuat Indonesia terjebak pada dilema. Dilema yang dimaksud adalah melanjutkan proyek dengan risiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan risiko proyek mangkrak namun tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan.

Untuk menghentikan proyek, kata Amin, juga sulit selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar. Pengerjaan proyek saat ini sudah melebihi 80 persen.

“Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak Cina. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan?" ujar Amin.

<!--more-->

Selain itu, kata Amin, ada kejanggalan dari sisi bisnis, operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini sulit untuk balik modal. Pasalnya, dengan menghitung besarnya biaya pembangunan yang membengkak menjadi US$ 7,9 miliar dari semula hanya US$ 5,13 miliar, secara hitungan bisnis sangat sukar untuk bisa kembali modal.

Situasi ini, menurut dia, mirip dengan apa yang dialami sejumlah negara yang menggunakan pendanaan dari Cina untuk pembangunan infrastruktur seperti Srilanka dan Pakistan.

Adapun Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo sebelumnya mengatakan pemerintah yakin proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa beroperasi pada 2023.

"Kami yakin kereta cepat segera bisa beroperasi, mudah-mudahan di tahun depan," kata Wahyu pada akhir Juli 2022.

Kemenko Perekonomian dan Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, menurut dia, terus mengawasi proyek KCJB dengan ketat. Sebab, proyek tersebut menjadi salah satu tujuan dari kunjungan Presiden Cina Xi Jinping saat KTT G20 di Indonesia pada November 2022.

ANTARA

Baca: Susi Pudjiastuti Kritik Sandiaga Soal Kenaikan Harga Tiket Pulau Komodo: Why Again?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.