TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan perkembangan terakhir dalam pengaturan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Ia menyatakan pembahasan aturan itu ditargetkan bakal rampung pada pekan depan.

Arifin mengatakan pemerintah tengah mematangkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Pemerintah menargetkan revisi aturan itu rampung pada bulan ini dan bisa dijadikan dasar petunjuk teknis dari program pembatasan konsumsi BBM murah tersebut.

“Minggu depan diharapkan sudah ada keputusan mengenai revisinya untuk segera diterbitkan Perpresnya,” kata Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2022.

Adapun upaya pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi pada bulan ini dilakukan di tengah beban subsidi energi primer yang membengkak sejak awal tahun. Pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut juga sudah menjadi amanat khusus dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyusul harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini.

Selain membatasi konsumsi dua jenis BBM tersebut, Arifin menyatakan pemerintah juga berencana untuk menambah kuota BBM bersubsidi pada paruh kedua tahun ini. Tambahan alokasi kuota tersebut, kata dia, untuk mengimbangi tingkat konsumsi masyarakat yang sejak awal tahun ini melebihi proyeksi yang ditetapkan.

“Kita tidak mau kekurangan BBM, kan. BBM kan energinya ekonomi, hitung-hitungannya nanti tinggal dibuat,” ujar Arifin.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebelumnya memperkirakan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar bakal habis pada Oktober 2022. Hal ini terjadi di tengah tingkat rata-rata konsumsi masyarakat yang berada di kisaran 10 persen setiap harinya.

<!--more-->

Anggota Komisi BPH Migas Saleh Abdurrahman pernah menyebutkan realisasi konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar masing-masing sudah berada di atas 50 persen hingga 20 Juni 2022. Malahan konsumsi rata-rata BBM bersubsidi sudah melebihi kuota yang ditetapkan dengan rata-rata di atas 10 persen setiap harinya.

“Jika kita tidak melakukan pengendalian maka kita akan menghadapi subsidi kita akan habis antara Oktober atau November,” kata Saleh pada akhir Juni 2022 lalu.

Berdasarkan data milik BPH Migas hingga 20 Juni 2022, realisasi konsumsi Solar sudah mencapai 51,24 persen dari kuota yang ditetapkan sebesar 15,10 juta kiloliter pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.

Sedangkan realisasi penyaluran Pertalite telah menembus 13,26 juta kiloliter. Angka ini setara dengan 57,56 persen dari kuota yang dipatok dalam APBN 2022 di angka 23,05 juta kiloliter.

“Kalau tidak dilakukan pengendalian maka kita bisa prognosa diakhir 2022 ini realisasi (subsidi) kita itu di atas kuota, sehingga sekali lagi perlu pengendalian konsumsi kepada yang berhak,” ucap Saleh.

BISNIS

Baca: Korupsi Surya Darmadi Rugikan RI Rp 78 Triliun, Kepala PPATK Blak-blakan Soal Pemblokiran Aset

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.