TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggratiskan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara. Kebijakan ini berlaku mulai 29 Juli hingga 31 Desember 2022.

"Ini sebagai wujud pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan keringanan terhadap salah satu komponen biaya operasional pesawat udara," ujar Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono dalam keterangannya, Selasa, 2 Agustus 2022.

Tarif nol rupiah atau nol persen untuk PJPU berlaku di unit penyelenggara bandar udara (UPBU). Kebijakan ini termaktub dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor PR 14 Tahun 2022 tertarikh 26 Juli 2022.

“Dengan diberlakukannya ketentuan ini, badan usaha angkutan udara (maskapai) akan menikmati tarif nol rupiah (bebas biaya) untuk jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara yang hanya berlaku di UPBU," ucap Isnin.

Tarif PNBP nol rupiah diberikan kepada maskapai reguler atau angkutan niaga berjadwal yang beroperasi melayani rute penerbangan dari dan/atau ke bandara yang dikelola oleh UPBU. Ketentuan ini dikecualikan untuk angkutan udara perintis.

Pengenaan tarif nol rupiah juga diberlakukan sesuai dengan jam operasional masing-masing bandara. Isnin melanjutkan, agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai ketentuan, Kemenhub akan bertanggung jawab melakukan pengawasan.

Sebelumnya, Kemenhub memikirkan cara untuk mengatur tarif tiket pesawat yang melambung karena kenaikan harga avtur tanpa membebani maskapai. Berdasarkan Pasal 126 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, komponen pembentuk harga tiket pesawat terbagi atas tarif jarak, pajak pertambahan nilai (PPN), iuran wajib pesawat udara, biaya tambahan seperti tuslah bila ada, dan passanger service charge (PSC).

Tarif jarak dibagi berdasarkan kelompok layanan dan jenis pesawatnya. Sedangkan biaya operasi pesawat udara atau BOP terdiri atas komponen biaya avtur dan pelumas, pemeliharaan dan overhaul, sewa pesawat, dan lain-lain seperti asuransi. Biaya avtur memakan porsi 30-40 persen dari total biaya operasi maskapai.

Kemudian biaya pemeliharaan dan overhaul mencaplok porsi 20-25 persen dari BOP. Adapun sewa pesawat memakan porsi 17-20 persen dan sisanya lain-lain.

Baca juga: Kemenhub Buka Peluang Revisi Aturan Tarif Tiket Pesawat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.