TEMPO.CO, Jakarta - Tagar #blokirkominfo populer di media sosial, khususnya Twitter. Hingga hari ini, Minggu 31 Juli 2022, tagar tersebut sudah ditwit oleh lebih dari 96.000 akun per pukul 12.40 WIB.

Hal tersebut lantaran Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memblokir beberapa situs seperti Steam, Epic Games, DoTA2 hingga PayPal Sabtu 30 Juli 2022. Pemblokiran tersebut dilakukan karena sejumlah platform belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Beberapa akun pun turut mengecam langkah Kemenkominfo tersebut. Bahkan warganet berinisiat HS yang membandingkan Menteri Jhonny G. Plate dengan Rudiantara, Menkominfo periode 2014-2019 yang jauh lebih baik.

Menurutnya, Rudiantara selama menjabat telah membangun fiber optik dari Sabang sampai ke Merauke, membangun industri digital Esport, hingga merapikan frekuensi operator. Berbeda dengan Johny G. Plate yang justru memblokir Steam Epic dkk.

“Ingat menkominfo saat itu keren?,” ujarnya.

Ada juga akun lain berinisial Fiar yang meminta layanan internet tidak diserahkan kepada Kominfo selama pejabatnya tidak kompeten.

“Layanan internet harusnya gaboleh dipegang sama kominfo lagi selama yang masih duduk disana para boomer….. Akses buat main game lewat steam, epic, dll aja di blokir masa paypal juga ikutan, banyak loh yang nyari duit lewat paypal,” ungkapnya.

Kemenkominfo telah memblokir sejumlah sistem situs atau aplikasi lantaran tak kunjung mendaftar sebagai PSE. Sebelumnya, Kemenkominfo telah melayangkan ultimatum pemblokiran pada para pelaku usaha sistem elektronik domestik maupun asing.

Akibat diprotes keras, Kemenkominfo akhirnya membuka layanan PayPal untuk sementara supaya masyarakat bisa memindahkan dana yang mereka dari platform tersebut.

"Per tadi pagi, PayPal kami buka supaya masyarakat bisa migrasi," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan dalam konferensi pers virtual, Minggu 31 Juli 2022.

Adapun pendaftaran sebagai PSE telah berakhir kemarin, pukul 23.59 WIB. Hingga Sabtu sore, 30 Juli, tercatat dalam situs pse.kominfo.go.id ada 288 platform asing dan 8.721 platform domestik yang telah mendapat izin terbit dari Kemenkominfo.

Semuel mengatakan peraturan pendaftaran PSE bukan bertujuan mengekang kebebasan berekspresi, melainkan untuk menindak pelanggaran. Menurut dia, aturan serupa juga diterapkan di negara lain.

Samuel menuturkan, jika ada platform yang enggan mendaftar sebagai PSE, Kemenkominfo tidak akan memaksa. "Mereka enggak mau daftar juga itu kepentingan mereka," ucap Samuel.

Baca: Kominfo: Tadi Pagi Paypal Kami Buka supaya Masyarakat Bisa Migrasi