TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Malaysia melaksanakan audit forensik terhadap seluruh perusahaan yang memiliki izin produksi paket minyak goreng bersubsidi. Audit dilakukan untuk memastikan tidak ada produsen yang terlibat aktivitas penyelundupan dan mencegah kebocoran subsidi.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Khusus Jihad Melawan Inflasi Annuar Musa mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan guna mengawasi jumlah produksi bahan baku. Selain itu, pemerintah setempat bakal menganalisis apakah metode yang digunakan saat ini perlu ditingkatkan atau diubah.

"Saya di sini ingin menekankan bahwa jika seluruh pihak tidak kooperatif dan (kami) menemukan bahwa mereka masih menyelundupkan minyak goreng bersubsidi, kami tidak punya pilihan selain mengubah seluruh sistem," kata Annuar, Ahad, 24 Juli 2022.

Pemerintah Malaysia mengeluarkan subsidi minyak goreng hingga 4 miliar ringgit per tahun. Angka itu setara dengan Rp 13,46 triliun.

Annuar mengatakan pemerintah belum mengambil pendekatan pengubahan sistem karena akan melakukan investigasi terlebih dulu. "Jika memungkinkan, kami tidak ingin membuat mereka yang ingin berinvestasi merasa tidak nyaman menyiapkan pabrik-pabrik karena mereka sudah memiliki jaringan sendiri dan seterusnya," kata Annuar.

Annuar melanjutkan, pemerintah setempat tidak akan mengizinkan penyelenggaraan sistem yang terlalu longgar, yang dapat menyebabkan sejumlah kebocoran. Dia menegaskan ketika itu terjadi, masyarakat bakal menderita.

"Pemerintah mengeluarkan 4 miliar ringgit Malaysia untuk menutupi biaya subsidi bahan baku. Jadi jika RM 4 miliar itu lari ke Thailand atau Indonesia, itu tidak untuk masyarakat karena uang rakyat harus bisa sampai ke masyarakat," kata Annuar.

ANTARA

Baca juga: Respons Pengusaha Sawit Atas Rencana Pemerintah Hapus DMO CPO

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.