Baru Dilantik, Berikut Profil Singkat Anggota Dewan Komisioner OJK

Kamis, 21 Juli 2022 21:05 WIB

Sejumlah anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 saat pelantikan di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2022. Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin resmi melantik sembilan anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK periode 2022-2027 resmi dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung kemarin, 20 Juli 2022. Pergantian jajaran pengurus ini telah dipersiapkan jauh hari, karena sepekan sebelum pelantikan, Presiden Jokowi memanggil seluruh jajaran pengurus periode 2017-2022 yang dipimpin oleh Ketua OJK Wimboh Santoso untuk memberikan pesan-pesan kepada pengurus baru.

Dikutip dari mahkamahagung.go.id, Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin, mengambil sumpah jabatan dan melantik kepengurusan baru seluruh jajaran Dewan Komisioner, yaitu:

1. Ketua merangkap anggota, Mahendra Siregar

OJK.go.id menulis, Ketua Otoritas Jasa Keuangan yang baru, Mahendra Siregar resmi dilantik menggantikan Ketua OJK yang lama, Wimboh Santoso. Sebelum Ketua OJK, Mahendra Siregar pernah beberapa kali menduduki jabatan penting di sejumlah kementerian dan lembaga. Ia juga ditunjuk sebagai Wakil Menteri Luar Negeri sejak 2019.

Sebelumnya, Mahendra pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada periode 2013-2014. Pada 2011 hingga 2013, Mahendra juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Sedangkan pada periode 2009-2011, ia Wakil Menteri Perdagangan.

2. Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik dan anggota, Mirza Adityaswara,

Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua OJK, Mirza adalah Direktur utama dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesi (LPPI). Ia anggota Dewan Komisioner OJK pada periode 2015-2019. Mirza meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1992, lalu melanjutkan studinya dan meraih gelar Master of Applied Financedari Macquarie University, Australia (1995).

Advertising
Advertising

3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota, Dian Ediana Rae

Dian menggantikan Heru Kristyana. Ia Wakil Ketua PPATK periode 2016 sampai 2020, lalu dilantik sebagai Ketua PPATK untuk menggantikan Kiagus yang meninggal dunia. Ia Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI yang wewenangnya meliputi daerah Jawa Barat dan Banten pada 2013-2014, serta Kepala Departemen Regional I Bank Indonesia pada masa jabatan 2014-2016.


4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota, Inarno Djajadi

Sebelum Kepala Pengawas Pasar Modal, ia malang melintang di dunia pasar modal. Kariernya diawali dengan Direktur PT Aspac Uppindo Sekuritas pada periode 1991-1997. Lalu, Direktur PT Mitra Duta Sekuritas pada periode 1997-1999. Sarjana Ekonomi Universitas Gajah Mada ini melanjutkan kariernya berpindah dari satu sekuritas ke sekuritas lain. Kariernya terus menanjak hingga menjadi Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia hasil RUPS pada 2018 sampai 2022.

5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota, Ogi Prastomiyono

Berbeda dengan profil pengurus-pengurus lainnya, Ogi Prastomiyono bankir di Bank Mandiri. Jabatan terakhirnya di Bank Mandiri adalah Direktur Kepatuhan. Lulusan Institut Pertanian Bogor ini, mengawali kariernya di Exim Bank pada 1986 sebagailoan officer, kemudian ia menjabat kepala proyek Tim Kerja IPO Bank Mandiri pada 2003. Kariernya terus melesat hingga pada 2008, ia menjadi Direktur Bank Mandiri di bidang Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia.

6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota, Sophia Issabella Watimena

Tak banyak perempuan pada kepengurusan periode ini, salah satunya adalah Sophia. Sebelum menjabat pada Dewan Komisioner OJK, lulusan Universitas Gajah Mada ini Direktur Utama PT Asahan Alumunium. Pada awal kariernya, ia manajer senior di firma audit Ernst and Young mulai dari 1999 hingga 2006.


7. Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi

Widyasari Chief Executive Officer di BRI Danareksa Sekuritas sejak 2020. Pada awal kariernya, ia dosen tamu di banyak perguruan tinggi, seperti Universitas Trilogi STEKPI dan Universitas Atma Jaya. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada 2015 yang selanjutnya diangkat menjadi bos di KSEI pada periode 2016-2019 sebelum akhirnya Dewan Komisioner OJK.

8. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada 1991, berlanjut dengan memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, dilanjutkan di DKI Jakarta dan berikutnya Jawa Barat.

9. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara

Situs Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mencatat Suahasil Wakil Menteri Keuangan berstatus anggota ex officio dalam Dewan Komisioner OJK. Sebelum berkarier di OJK, awalnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 1999. Ia anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal 2009-2011dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015.

Jabatan lainnya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

MUHAMMAD SYAIFULLOH

Baca juga: Mahendra Siregar Jadi Bos OJK, Kementerian Luar Negeri: Jabatan Wamenlu Otomatis Berhenti

Berita terkait

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

9 jam lalu

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

Yusuf Mansyur mengklaim investasi syariah paytren tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

14 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

1 hari lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

1 hari lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

1 hari lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

1 hari lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

1 hari lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

3 hari lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya