TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Gulat Manurung mengapresiasi penghapusan pungutan ekspor sawit. Namun menurutnya, masih ada beberapa faktor yang membuat harga tandan buah segar (TBS) petani rendah.

"Perlu dicatat bahwa anjloknya harga TBS petani tidak semata tunggal karena PE (pungutan ekspor). Bagi saya baik DMO, DPO itu sudah tidak relevan lagi, demikian juga dengan FO, tetap menjadi beban saat perhitungan harga CPO Indonesia,," kata Gulat saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 Juli 2022.

Gulat menuturkan penerapan DMO, DPO dan fush-out (FO) juga perlu dievaluasi. Melihat harga CPO Global yang cenderung turun pada minggu terakhir, menurutnya telah semakin mendorong supaya kebijakan DMO, DPO dan segera dihapuskan lantaran stok CPO Indonesia masih sangat berlimpah.

"Sampai-sampai tangki timbun CPO di 1.118 PKS (pabrik kelapa sawit) se-Indonesia sudah level merah. Kan aneh saja kita masih membebankan DMO dan DPO," kata Gulat.

Ia menyebutkan pasokan CPO Indonesia sejak awal Juli 2022 sebanyak 12,4 juta ton. Jika konsumsi per bulan Juli mencapai 1,5 juta ton, kata dia, berarti ada stok yang sangat berlimpah sebesar 10,9 juta ton. Sedangkan, normalnya stok dalam negeri antara tiga sampai empat juta ton per bulan. Artinya, stok sudah 300 persen di atas normal.

"Jadi seharusnya regulasi DMO dan DPO harus segera dicabut, karena faktanya DMO dan DPO ini selalu masuk dalam faktor pengurang saat tender seperti di KPBN (PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara)," kata dia.

Adapun soal FO ini, Gulat merujuk pada regulasi PMK nomor 102 tahun 2022. Ia mengatakan peraturan FO seharusnya berakhir pada akhir Juni 2022. Menurut Gulat, Juli adalah waktu pelaksanaan ekspor bagi yang sudah mengambil jalur FO. Namun faktanya, kata dia, DMO dan DPO, dan FO masih digunakan sebagai faktor pengurang harga CPO di KPBN sampai dengan 15 Juli lalu.

"Dan gawatnya harga KPBN ini menjadi rujukan harga TBS petani sesuai Permentan nomor 01 2018, tentu wajar saja harga TBS kami Petani semakin babak belur," ujarnya.

Melimpahnya pasokan CPO hingga 10,9 juta ton ini menurutnya perlu harus dibarengi dengan percepatan ekspor dan peningkatan konsumsi domestik. Kondisi ini berpacu dengan waktu, sebab pada Agustus sampai Desember diperkirakan akan terjadi panen tinggi TBS.

"Ini bisa berakibat fatal secara nasional dan investasi 6,72 juta ha petani sawit akan berguguran massal. Kami level petani saja bisa berhitung dengan sedikit cermat," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan telah menghapus pungutan ekspor hingga akhir Agustus 2022. Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2022. Di dalamnya disebutkan pemerintah menggratiskan pungutan ekspor produk sawit dan turunannya, seperti biji sawit, minyak sawit mentah (CPO), used cooking oil, dan sebagainya.

Sri Mulyani menjelaskan penghapusan pungutan ekspor merupakan respons atas situasi industri kelapa sawit di dalam negeri saat ini. Tetapi kebijakan tersebut tidak permanen. Ia mengatakan jika harga CPO global turun, maka tarif pungutan ekspor juga akan turun dan murah.

"Sebaliknya, kalau harga CPO global naik, tarif pungutan ekspor ikut naik." kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Sabtu 16 Juli 2022.

RIANI SANUSI PUTRI | PRAGA UTAMA

Baca Juga: Kemenko Perekonomian Sebut Kemungkinan Resesi Indonesia Kecil, Sebab...