TEMPO.CO, NUSA DUA - Pemerintah meluncurkan Country Platform untuk mekanisme transisi energi (energy transition mechanism/ETM) bersama dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan platform ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim.

“Peluncuran ini sangat tepat, khususnya pada awal pertemuan presidensi G20 Indonesia. Ini merupakan momentum untuk mendorong seluruh anggota dan negara lain untuk menjalankan komitmen pembiayaan iklim mereka dengan inisiatif nyata dan dapat diimplementasikan”, Febrio di Nusa Dua, Bali, Jumat 15 Juli 2022.

Mekanisme transisi energi merupakan rencana pemerintah untuk mendorong peningkatan infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi energi menuju nol emisi karbon dengan cara yang adil dan terjangkau di 2060 . Sejak pertemuan Menteri Keuangan dengan ADB untuk mengumumkan kerjasama baru peluncuran ETM Indonesia pada November 2021, Indonesia mengembangkan desain implementasi ETM yang efektif dan terukur.

Indonesia juga telah sepakat untuk menetapkan serangkaian tujuan dan milestone yang harus dicapai oleh para pemangku kepentingan menuju Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Indonesia dan COP 27 di Mesir nanti. Indonesia menaruh prioritas tertinggi pada transisi energi menuju energi yang lebih bersih.

Namun dengan transisi ini, menurut Febrio, pemerintah perlu memastikan bahwa perekonomian dapat terus tumbuh dan memerlukan lebih banyak energi dan listrik, namun pada saat yang sama harus mengurangi emisi. Untuk itu, dibutuhkan kombinasi dari upaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan secara bersamaan, melakukan pengembangan energi terbarukan.

Pensiun dini pembangkit listrik tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka menengah dan panjang. Pemerintah memastikan bahwa transisi ini tetap terjangkau bagi masyarakat, dunia usaha, dan juga bagi APBN.

Mekanisme transisi energi sendiri terdiri dari dua skema. Pertama, skema fasilitas pengurangan emisi (carbon reduction facility/CRF) yang digunakan untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) di Indonesia.

Sementara, skema kedua ialah fasilitas energi bersih (clean energy facility/CEF), yang ditujukan untuk mengembangkan atau menginvestasikan pembangunan fasilitas energi hijau. Mekanisme ini diharapkan menjadi solusi bersama bagi masyarakat, investor, perekonomian daerah, dan lingkungan.

Untuk sampai pada level implementasi, pengaturan dalam mekanisme tersebut harus didefinisikan dengan baik, termasuk lembaga yang berpartisipasi, instrumen pembiayaan, tantangan, dan manfaat atau kerugian keuangan dan ekonomi yang diharapkan.

Adapun, Country Platform ETM menjadi kerangka yang menyediakan kebutuhan pembiayaan dalam mempercepat transisi energi nasional dengan memobilisasi dana yang bersumber dari publik dan swasta secara berkelanjutan. Platform ini dan mekanisme terkait lainnya akan diturunkan dari kerangka kebijakan yang lebih luas mengenai transisi energi yang adil untuk mencapai target national determined contributions (NDC) dan nol emisi karbon.

“Country Platform ETM akan menjadi salah satu deliverable nyata dalam Presidensi G20 Indonesia. Indonesia akan terus berupaya untuk menjadi contoh bagi negara lain dan berharap agar komitmen yang sama dapat diimplentasikan oleh negara dan mitra pembangunan lain di kawasan dan global”, kata Febrio.

PRAGA UTAMA | MUHAMMAD HENDARTYO

Baca: Kelompok Kerja Presidensi G20 Susun Agenda Antikorupsi pada Sektor Energi Terbarukan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini