Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Kontrak Gas Alam

Reporter

Editor

Jumat, 20 Februari 2009 17:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah meninjau ulang kontrak-kontrak penjualan gas alam cair (LNG). Nilai penjualan LNG dikhawatirkan merugikan negara karena dijual di bawah harga formula standar.

"Pemerintah harus melakukan negosiasi ulang kontrak LNG Tangguh dan Donggi-Senoro yang tidak merugikan negara," kata Ketua Divisi Pusat Data dan Analisa ICW Firdaus Ilyas di Jakarta, Jumat (20/2).

Dia juga meminta pemerintah transaparan menyebut formula menghitung harga gas alam cair (LNG). Sehingga bisa dihitung berapa harga jual yang seharusnya dan potensi kerugian negara. "Yang penting transparan soal formulanya, bukan harga jual," ujar dia.

Firdaus menilai harga rata-rata tertimbang gas Indonesia memang sedikit lebih baik dari formula Guandong, Cina. Namun harganya jauh lebih rendah dibandingkan formula harga yang digunakan Jepang. Menurut dia, setidaknya formula harga LNG Indonesia harus sama dengan formula harga LNG Jepang. Sebab mayoritas pemasaran LNG Indonesia untuk pangsa Jepang.

Ia menghitung, jika harga minyak mentah US$ 45 per barel, maka harga LNG berdasarkan formula Guandong adalah US$ 4,45 per mmbtu. Sedangkan dengan formula Jepang harganya sebesar US$ 6,75 per mmbtu. "Usulan kami adalah menggunakan formula New Zealand yang progresif yakni US$ 7,53 per mmbtu," kata Firdaus.

DESY PAKPAHAN

Berita terkait

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

6 hari lalu

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

PGN mulai optimalkan produk gas alam cair di tengah menurunnya produksi gas bumi.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

28 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Kelompok Lingkungan di Arena COP28 Desak Stop Perdagangan Gas Alam Cair

9 Desember 2023

Kelompok Lingkungan di Arena COP28 Desak Stop Perdagangan Gas Alam Cair

Kelompok lingkungan hidup di arena COP28 mendesak diakhirinya ekspansi LNG untuk menghentikan 'kekacauan iklim'.

Baca Selengkapnya

Pertamina Kembangkan Bisnis Carbon Capture dan Gas Alam Cair

7 September 2023

Pertamina Kembangkan Bisnis Carbon Capture dan Gas Alam Cair

PT Pertamina (Persero) mengembangkan bisnis carbon capture storage (CCS) dan gas alam cair (LNG) secara terintegrasi untuk mengurangi emisi karbon.

Baca Selengkapnya

Dukung Terminal LNG di Bali, Luhut Yakin RI Akan Kelebihan Produksi Gas Alam Cair pada 2032

26 Juli 2023

Dukung Terminal LNG di Bali, Luhut Yakin RI Akan Kelebihan Produksi Gas Alam Cair pada 2032

Menteri Luhut meminta pembangunan Terminal Liquified Natural Gas (LNG) di Bali terus digenjot. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Luhut Larang Ekspor LNG, Apa Alasannya?

1 Juni 2023

Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Luhut Larang Ekspor LNG, Apa Alasannya?

Setelah 20 tahun dilarang, Jokowi membuka keran ekspor pasir laut yang disusul dengan perintah Menko Marves, Luhut melarang ekspor LNG. Ada apa?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

16 Maret 2023

Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

Berita bisnis terpopuler: Potensi konflik kepentingan pimpinan KPK dan Rafael Alun, harga beras resmi naik.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

15 Maret 2023

Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

Rafael Alun diduga satu angkatan di STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ada potensi konflik kepentingan, ICW minta KPK terbuka.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

12 Februari 2023

Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

11 Februari 2023

Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya