TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut ada dana Kredit Usaha Rakyat alias KUR sebesar Rp185 triliun yang belum tersalurkan sepanjang 2022.

Menurut Jokowi, dari Rp 373 triliun dana KUR yang dianggarkan tahun ini, baru 49 persen yang terealisasi. Hal ini Jokowi sampaikan saat acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan Tahun 2022 di Jakarta, Rabu, 13 Juli 2022.

Melansir dari laman resmi Bank Indonesia (BI), perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di Indonesia tak lepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun, kredit UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan.

Kredit UMKM sendiri merupakan kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria UMKM. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Adapun data kredit UMKM berdasarkan definisi atau kriteria usaha dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 dan data kredit MKM berdasarkan definisi plafon, yaitu kredit mikro dengan plafon sampai dengan Rp 50 juta, kredit kecil dengan plafon lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, serta kredit menengah dengan plafon lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar.

Pada 2017 total kredit UMKM mencapai Rp 942,39 triliun, Rp 1.032,64 pada 2018, dan Rp 1.098,14 pada 2019 seperti dinukil dari bps.go.id. Sedangkan pada 2020, berdasarkan data Bank BI, rasio kredit usaha kecil mencapai 32,36 persen dan rasio kredit usaha menengah mencapai 44,99 persen pada Desember 2020. Data BI juga mencatat kredit UMKM di Juni 2021 tumbuh 1,9% yoy menjadi Rp 1.035,2 triliun.

Pada 2022 ini, Jokowi menyebut per April lalu realisasi kredit perbankan sudah mencapai Rp 1.195 triliun. Sementara untuk KUR-nya dari yang dianggarkan Rp373 triliun tahun ini, baru terealisasi sebesar 49 persen. Hal ini berarti masih ada anggaran Rp185 triliun yang dapat digunakan pelaku UMKM, seperti dikutip dari Antara. Jokowi juga menyebutkan, berdasarkan data per 2021, terdapat setidaknya 65,4 juta UMKM di Indonesia.

Untuk mengoptimalkan penggunaan dana KUR tersebut, Jokowi mengimbau pelaku UMKM untuk mengajukan pendanaan kepada bank. Selain itu, kata Jokowi, pemerintah melalui PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) telah menyubsidi bunga KUR hingga hanya tiga persen, sehingga lebih murah. “Kalau tidak disubsidi pemerintah bunganya 16 persen! Supaya bapak ibu tahu, jadi disubsidi pemerintah 13 persen, tinggal 3 persen,” ujar Jokowi.

Untuk mendapatkan dana KUR, syaratnya dengan membuat Nomor Induk Berusaha atau NIB. Jokowi mengatakan, NIB ini bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM mengambil kredit di bank. Selain itu, bantuan dari pemerintah juga lebih tepat sasaran kepada UMKM. Jokowi juga menegaskan, tidak dipungut biaya untuk pembuatan NIB.

“Sekali lagi UMKM kita harus memanfaatkan KUR, masih Rp185 triliun. Silakan ke BRI dan bank-bank lain yang menyalurkan KUR, bunganya hanya tiga persen, mumpung masih tiga persen karena itu dari dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional),” kata Jokowi.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga: Riset BRIN: Pendapatan Usaha Meningkat 50 Persen karena KUR BRI