TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Erick Thohir mengatakan Indonesia rugi karena 95 persen kargo asal Pelabuhan Belawan tidak langsung menuju negara tujuan karena harus melalui Pelabuhan Singapura dan Malaysia.

Erick mengatakan praktik yang disebut transshipment ini tidak hanya terjadi di Pelabuhan Belawan, tetapi juga sebagian besar pelabuhan di Sumatra. Pelabuhan-pelabuhan Indonesia, katanya, hanya sebagai feeder dan ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

Hingga hari ini, dominasi Malaysia dan Singapura itu terus berlanjut. Dari Januari-Mei 2022, sekitar 51 persen peti kemas yang bongkar atau muat di Belawan menuju atau berasal dari Malaysia. Sedangkan sisanya, 44 persen ke Singapura dan 5 persen Thailand.

“Kami di Kementerian BUMN sedang berikhtiar untuk menjadikan Belawan sebagai pelabuhan ekspor yang melayani direct call,” kata Erick Thohir dalam keterangan resminya, 8 Juli 2022.

Sebagai gambaran, pelayaran langsung (direct call) kapal peti kemas dari Indonesia ke Los Angeles, misalnya, hanya perlu 23 hari. Sebaliknya, dengan transshipment, rute yang sama perlu waktu 31 hari, plus tambahan ongkos 20-30 persen lebih mahal.

Menurutnya, pengembangan Belawan bisa dimulai dengan mendatangkan kapal-kapal kontainer berukuran besar ke Belawan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan peralatan bongkar muat di Pelabuhan Belawan agar memadai untuk pengangkutan direct call (pelayaran langsung ke negara tujuan).

Selain itu, volume muatan peti kemas juga harus ditumbuhkan dengan menjadikan Belawan sebagai gateway bagi pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya. Muatan kargo yang tersebar di pelabuhan-pelabuhan kecil di Sumatra, dapat dibawa ke Belawan untuk kemudian bersama-sama diangkut ke negara tujuan.

Sementara itu, PT Pelindo mencatat dari 550.871 TEUs peti kemas yang bongkar muat di Belawan pada 2021, sebanyak 59 persen berasal atau menuju pelabuhan-pelabuhan di Malaysia. Sisanya, 25 persen menuju Singapura, dan 16 persen lagi ke Thailand, Taiwan, dan beberapa negara lain.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor dari Sumut sejauh ini tersebar ke lebih dari 30 negara. Berdasarkan tonase, pada 2021, ekspor dari daerah ini paling banyak ditujukan ke Cina (16 persen), India (6,7 persen), Jepang (6,2 persen), dan Amerika Serikat (4 persen). Sementara porsi Malaysia dan Singapura sebagai negara tujuan akhir ekspor dari Sumut sangat kecil atau kurang dari 2 persen.

Ekspor barang yang transit ke negara lain ini merugikan perekonomian Indonesia, pasalnya praktik ini membuat ekspor Indonesia kurang kompetitif karena harus menanggung biaya logistik yang mahal serta makan waktu. Selain itu, Indonesia juga harus kehilangan banyak devisa.

Selain merugikan pelaku ekspor, transshipment ini membuat Indonesia kehilangan lebih banyak devisa. Jasa layanan kapal kontainer selama ini dibayar dalam mata uang asing (dollar AS).

Data Bank Indonesia mencatat, dari US$ 6,286 miliar defisit neraca jasa transportasi Indonesia pada 2021, sebesar US$ 6,232 miliar (99 persen) disumbangkan oleh defisit pada biaya pengangkutan barang (sea freight).

Baca: Erick Thohir Berharap Idul Adha Jadi Momen Bersyukur dan Saling Menolong

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini