Kelompok Kerja Presidensi G20 Susun Agenda Antikorupsi pada Sektor Energi Terbarukan

Senin, 11 Juli 2022 23:00 WIB

Menko Perekonomian Airlangga dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Bali, Senin, 11 Juli 2022. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, LABUAN BAJO - Makin berkembangnya sektor energi terbarukan berpotensi menjaring lebih banyak investasi dan pasar lebih besar lagi ke depannya. Besarnya pembiayaan terhadap sumber energi terbarukan inilah yang mendorong Kelompok Kerja Anti-Korupsi di Presidensi G20 Indonesia, untuk mengusung agenda pembahasan antikorupsi pada sektor energi terbarukan.

"Kami membahas isu ini lebih pada risikonya," tutur Rolliansyah Soemirat, Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri saat dijumpai usai sesi Energy Transitions Updates dalam Sherpa Meeting II di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Senin, 11 Juli 2022.

Walau hampir semua negara peserta mengakui pentingnya membahas isu tersebut, namun menurut Roy--panggilan Rolliansyah--isu tersebut tetap bukanlah isu yang mudah dicerna semua pihak.

Sebab, tiap negara masih punya pandangan berbeda mengenai isu energi berkelanjutan serta seperti apa energi tersebut bakal diimplementasikan. "Disadari belum ada kesamaan pandangan, akhirnya saat ini sedang disusun background notes yang diharapkan bisa menjadi acuan ke depan untuk ditindaklanjuti lagi pembahasannya.

Dokumen background notes tersebut diharapkan bisa jadi rujukan bagi negara anggota G20 yang mau mendalami isu antikorupsi pada sektor energi terbarukan.

Advertising
Advertising

Penyusunan dokumen tersebut menurut Kartika Handaruningrum, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi KPK, dimulai dengan penyusunan kuisioner untuk mengumpulkan berbagai informasi dari negara-negara anggota G20.

Informasi yang terkumpul dari kuisioner tersebut, nantinya akan menjadi bahan penyusunan background notes untuk membahas mitigasi risiko di EBT. "Ini embrio, berangkat bukan dari sudah adanya praktik, tapi melihat adanya risiko," ujar Kartika.

Agenda renewable energy dalam kerangka antikorupsi ini pertama kalinya diinisiasi Indonesia di dalam negara anggota G20 dan jadi salah satu isu prioritas yang diusung Presidensi Indonesia.

AISHA SHAIDRA

Baca: Pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan G20 Dimulai

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

11 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

12 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

18 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

21 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya