TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan negara belum hadir maksimal dalam mengurus usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal itu dilihat dari porsi penyaluran kredit perbankan terhadap UMKM yang masih kecil.

"Harus jujur mengatakan negara belum hadir secara maksimal untuk mengurus UMKM. Ini kejujuran saya," kata Bahlil acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan yang disiarkan virtual pada Rabu, 6 Juli 2022.

Saat ini total kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional Rp 6.200 triliun. Dari nilai itu, Rp 300 triliun disalurkan untuk kredit ke luar negeri. Berarti ada Rp 5.900 triliun penyaluran kredit di dalam negeri.

Adapun nilai kredit yang digelontorkan untuk UMKM tidak lebih dari lebih dari Rp 1.127 triliun atau setara dengan 18,7 persen.

"Sisanya untuk kredit kepada pengusaha-pengusaha besar, termasuk saya waktu itu. Waktu itu, saya sudah tidak jadi pengusaha sekarang, bisa bahaya, celaka saya nanti," ujar Bahlil.

Oleh karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kredit harus dikucurkan minimal 30 persen atau sekitar Rp 1.600-1.700 triliun untuk UMKM pada periode tahun 2023 - 2024.

Hal tersebut, menurut Bahlil, merupakan salah satu pekerjaan besar Menteri BUMN Erick Thohir yang menakhodai bank-bank Himbara milik pemerintah untuk segera mengeksekusi permintaan kepala negara.

"Tapi saya yakin, sekalipun berbeda kepemimpinan di masa depan, tapi programnya insya Allah sama tergantung kepada orangnya yang tepat. Ini bukan politik, ini di sisi ekonomi," ujarnya.

Lebih jauh Bahlil menuturkan salah satu penyaluran kredit kepada UMKM belum maksimal, karena kebanyakan UMKM masih informal atau belum banyak mempuyai izin.

Baca: Berangkat Tanpa Antre Lewat Haji Furoda, Jemaah Diingatkan: Risiko Kuota Unpredictable

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini