TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi perlu segera melakukan reshuffle lantaran banyak menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Maju yang sibuk dengan agenda politiknya masing-masing. Salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir.

"Terlalu banyak pencitraan, sementara bagaimana kelanjutan dari restrukturisasi Garuda. Sementara, banyak BUMN yang kinerjanya kurang begitu baik. Jadi ada masalah yang sifatnya harusnya diselesaikan, tapi Menteri BUMN ini sepertinya punya agenda politik dibandingkan fokus ke kinerja," kata Bhima saat dihubungi Ahad, 12 Juni 2022.

Selain Erick, Bhima menyoroti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil disebut ripuh dengan kepentingan politik ketimbang memperbaiki kinerja.

Padahal, kata Bhima, belakangan ini publik ingin mendengar kelanjutan dari investasi berbagai investasi, seperti Tesla. Publik juga menunggu realisasi investasi yang digembar-gemborkan, termasuk investasi di Ibu Kota Negara (IKN).

"Tapi malah aktif berpolitik dan justru mendistorsi fokus untuk pemulihan ekonomi dengan (menyatakan Jokowi) tiga periode dengan agenda-agenda politik yang keluar dari jalurnya," ujar Bhima.

Dia mengingatkan kepada para menteri bahwa ke depan, tantangan ekonomi berbeda. Indonesia, kata dia, dihadapkan oleh tantangan inflasi global yang bisa berpengaruh ke negara, kenaikan tingkat suku bunga, pengetatan likuiditas, hingga antisipasi krisis pangan.

Selain itu, negara dihadapkan pada resesi ekonomi di negara maju yang bisa berimplikasi ke Indonesia. Dengan begitu, kata dia, dibutuhkan sosok yang betul-betul memahami permasalahan dan tantangan-tantangan ini.

"Maka pos menteri di bidang ekonomi juga sebaiknya ada penyegaran. Jadi fungsinya reshuffle adalah penyegaran," ujarnya.

Dia berharap reshuffle kabinet bukan mengakomodasi kepentingan partai koalisi. Menteri-menteri yang baru, kata dia, perlu menjaga daya beli dan kebutuhan pokok.

Adapun Bhima melanjutkan, jabatan menteri juga harus diisi dengan sosok yang betul-betul fokus bekerja. Artinya, bukan yang menggunakan jabatannya untuk safari politik.

"Karena waktu Pak Jokowi menjabat kan enggak banyak lagi. Ke depannya ada legacy ada warisan yang ditinggalkan yang kemudian warisan itu bisa memberikan hal positif bagi masyarakat sebelum 2024," kata Bhima.