TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VI pada Selasa, 7 Juni 2022. Dalam rapat tersebut ia mengusulkan penambahan anggaran BUMN tahun 2023 sebesar Rp 79,7 M.

"Bila tidak keberatan, kami menginginkan agar anggaran BUMM bisa terjaga di atas Rp311 miliar," ujar Erick di gedung DPR, Selasa, 7 Juni 2022.

Sebelumnya Pagu Indikatif Kementerian BUMN tahun 2023 ditetapkan DPR sebesar Rp232 miliar yang terdiri atas program dukungan manajemen senilai Rp162 miliar, program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp 69 miliar.

Ia menjelaskan BUMN layak mendapat tambahan anggaran. Pasalnya, menurut Erick selama ini BUMN bisa terus memastikan terbukanya lapangan kerja, melakukan pendampingan terhadap UMKM, dan menjaga proyek-proyek nasional.

"Di sini menjadi catatan bahwa total aset Rp 8,998 triliun, jadi dengan pagu ini masih sangat lebih kecil daripada beban kerja kami," tutur Erick.

Dalam bahan paparannya, BUMN mengusulkan tambahan anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun depan. Penambahan tersebut rencananya akan dialokasikan untuk peningkatan kapabilitas executive talent management dengan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar dan renovasi gedung serta kebutuhan operasional lainnya sebesar Rp 25 miliar.

Sasaran alokasi lainnya yaitu untuk pembangunan PLTS senilai Rp 6 miliar, penguatan sistem informasi sebesar Rp 38,8 miliar, implementasi infrastruktur big data sebesar Rp 3 miliar, dan untuk perbaikan tata kelola BUMN serta program lainnya Rp 6 miliar.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca: Lepas 285 Pekerja Migran, Erick Thohir: Jangan Sampai Kita Menomorduakan Bangsa

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini