TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp82,2 miliar untuk Kemenko Perekonomian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sehingga menjadi Rp554 miliar dari pagu indikatif sebesar Rp471,8 miliar.

"Dari pagu indikatif tersebut kami usulkan ada tambahan anggaran karena ada beberapa penugasan yang angka besarnya berada pada transformasi kelembagaan KEK (kawasan ekonomi khusus), yang dengan peraturan pemerintah itu levelnya ditingkatkan, jadi akan ada struktur sekjen atau eselon 1 di KEK," katanya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin 6 Juni 2022.

Dengan tambahan itu, anggaran untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan diharapkan menjadi Rp249,25 miliar atau bertambah Rp77,2 miliar dari pagu indikatif sebesar Rp172,05 miliar.

Anggaran untuk dukungan manajemen diharapkan menjadi Rp304,8 miliar atau mendapatkan tambahan sebesar Rp5 miliar.

"Kemudian juga ada penugasan untuk pembentukan transformasi ekonomi digital melalui PMO (Project Management Officer) dan ini sebagai tindak lanjut dari tema G20 yaitu mengawal program transformasi digital dan sekaligus persiapan terkait dengan GCRG (Global Crisis Response Group)," katanya.

Kemenko Ekonomi juga akan melakukan persiapan penyelenggaraan Hannover Messe 2023 dengan Indonesia sebagai tuan rumah.

Adapun pagu anggaran indikatif 2023 untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ialah sebesar Rp471,8 miliar atau Rp26 miliar atau 6 persen dari pagu indikatif tahun sebelumnya.

Dari nilai tersebut sebanyak Rp172,05 miliar diusulkan untuk menjadi anggaran program koordinasi pelaksanaan kebijakan dan Rp299,82 miliar untuk anggaran program dukungan manajemen.

Kemudian terdapat Rp7,5 miliar anggaran program koordinasi pelaksanaan kebijakan yang direalokasi menjadi anggaran program dukungan manajemen.

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan realokasi anggaran program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp7,5 miliar menjadi anggaran program dukungan manajemen, dan ini telah dibahas dalam trilateral meeting dengan Kementerian PPN dan Kemenkeu," katanya.