TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menjelaskan tugas khusus Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurusi masalah minyak goreng. Jodi mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu diminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi memastikan ketersediaan stok dan mengawasi distribusi minyak goreng sesuai dengan target.

"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pasca-larangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," ujar Jodi saat dihubungi melalui pesan pendek, Senin, 23 Mei 2022.

Adapun Luhut mengkoordinasikan penyaluran minyak goreng untuk wilayah Jawa dan Bali. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Luhut akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Jodi menjelaskan, Kemenko Perekonomian tetap akan bertindak sebagai lead atau pemimpin yang mengkoordinasikan masalah minyak goreng. Kemenko Marves pun akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, hingga Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, Jodi menerangkan pemerintah akan menggunakan aplikasi digital untuk dalam melaksanakan kebijakan pendistribusian minyak goreng. "Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin," katanya.

<!--more-->

Jokowi kembali memberikan tugas khusus kepada Luhut untuk membereskan persoalan komoditas. Kali ini, Jokowi menugasi Luhut mengurus masalah minyak goreng.

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu tidak terlalu lama kita selesaikan," ujar Luhut seperti dikutip dari Bisnis, Senin, 23 Mei 2022.

Informasi itu disampaikan Luhut dalam sambutannya secara virtual pada acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gamki, Sabtu lalu. Luhut mengatakan awalnya ia ingin hadir langsung pada acara tersebut. Namun, karena ada tugas dari Jokowi, dia hanya bisa hadir secara virtual.

Adapun sebelumnya, pemerintah telah mencabut larangan ekspor CPO atau crude palm oil. Kebijakan ini mempertimbangkan harga minyak goreng curah yang telah menurun serta menimbang nasib 17 juta tenaga kerja yang bekerja di sektor kelapa sawit.

BISNIS

Baca Juga: Ekspor CPO Dibuka Besok, Petani: Kami Kawal Agar Harga Sawit Kembali Normal

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.