TEMPO.CO, Jakarta - Nasabah yang dirugikan akibat kasus gagal bayar asuransi Bumiputera akan menggelar aksi damai tiga hari. Aksi tersebut akan dilakukan di depan gedung DPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Istana Negara mulai Senin pekan depan, 23-25 Mei 2022.

Para nasabah korban gagal bayar Bumiputera dari seluruh Indonesia, mulai dari Jabodetabek, Batam-Kepri, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah lainnya, akan mengikuti aksi ini karena semakin kaburnya penyelesaian kasus yang sudah berangsur sejak 2017. Sejak tahun itu nasabah yang habis kontrak dan melakukan klaim atas polisnya tidak mendapat kepastian pencairan dana asuransi.

Fien Mangiri, Koordinator Aksi Serentak Korban Gagal Bayar AJB Bumiputera 1912, mengatakan aksi kali ini merupakan aksi damai yang telah dilakukan sebelumnya sejak 2020. Ia mengatakan aksi ini adalah puncak kekesalan para korban sekaligus meminta perhatian pemerintah Presiden Joko Widodo, agar membantu penyelesaian kasus ini.

Fien menyatakan, para korban akan menyampaikan beberapa tuntutan sebagai warga negara dan rakyat Indonesia yang menjadi korban asuransi Bumiputera.

"Kepada DPR RI, kami meminta para wakil rakyat ini membantu dan mengawasi kepastian kasus gagal bayar ini, sekaligus mendesak Dewan Komisioner OJK yang baru segera memprioritaskan penyelesaian kasus AJB Bumiputera 1912 dalam tempo secepat-cepatnya,” kata Fien dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Mei 2022.

Tim koordinator aksi lainnya, M Syakur Usman, juga meminta perhatian Presiden Jokowi untuk membantu jutaan korban yang kehilangan haknya karena asuransi ini. Pasalnya, biaya hidup yang semakin tinggi ditambah kondisi pandemi, menyulitkan keuangan para nasabah yang mayoritas berasal dari kalangan menengah-bawah.

“Kami meminta belas kasih dan perhatian Presiden Joko Widodo kepada nasabah kasus gagal bayar Bumiputera,” kata Syakur.

Aksi damai hari pertama akan dilakukan di DPR RI, kemudian hari kedua di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan, dan hari ketiga di Silang Monas menghadap Istana Negara.

<!--more-->

Aksi ini digelar karena penyelesaian kasus gagal bayar asuransi Bumiputera semakin tidak jelas hingga hari ini, selain sudah terbentuknya Dewan Komisioner baru OJK masa bakti 2022-2027.

Kasus gagal bayar Bumiputera cukup besar, mencapai jutaan nasabah. Padahal status klaim mereka sudah habis kontrak dan klaim polisinya, namun hingga kini tidak mendapat pencairan dana atau kapan kepastian dana dibayarkan.

Sementara Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator asuransi keuangan, tak kunjung menuntaskan kasus gagal bayar Bumiputera. OJK beraladan kekosongan Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai penyebabnya, meski kekosongan BPA sudah terjadi lebih dari satu tahun.

Sejak Desember 2020, BPA dipecat oleh OJK dan baru dipilih kembali pada Mei 2022. Para nasabah berharap BPA baru diharapkan bisa mempercepat pembayaran klaim polis yang tertunda bertahun-tahun.

Selain dilakukan di tiga titik utama di Jakarta, aksi ini juga serentak dilakukan nasabah di seluruh Indonesia. Yorinda, perwakilan nasabah dari Batam-Kepulauan Riau, dan Irma dari Sumatera Selatan, akan melakukan aksi di wilayah masing-masing sekaligus mengutus perwakilan ke Jakarta dengan membawa data-data klaim polis korban Bumiputera di wilayahnya.

Sebelum melakukan aksi ini, nasabah Bumiputera telah melakukan berbagai upaya, antara lain menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi XI DPR RI pada 2020 hingga penyampaian surat somasi ke manajemen Bumiputera dan OJK.

Baca: Besok, Petani Akan Demo Tolak Larangan Ekspor CPO di Kantor Airlangga Hartarto

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.