TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung membenarkan bakal ada demonstrasi pada esok hari, Selasa, 17 Mei 2022. Ratusan petani akan turun ke jalan untuk menyikapi kebijakan pemerintah yang melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, termasuk crude palm oil (CPO).

Aturan itu membuat harga tandan buah segar (TBS) anjlok dan akhirnya menekan perekonomian para petani sawit.

Demo yang akan diikuti oleh 150 petani dari 22 provinsi dan 146 kabupaten / kota akan dilakukan di dua lokasi yakni di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan depan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat.

Gulat menyatakan, para petani akan turun ke jalan untuk memperjuangkan nasibnya yang tertekan akibat larangan ekspor yang ditetapkan pemerintah. “Betul, hari Selasa (17 Mei 2022), 150 petani dari 22 provinsi akan melakukan aksi. Provinsi yang ada perwakilan kita akan mengirimkan petaninya,” tuturnya, Ahad, 15 Mei 2022.

Ia menjelaskan, akibat kebijakan yang efektif berlaku pada 28 April 2022 itu, hanya dalam waktu satu minggu harga TBS anjlok hingga 58,87 persen.

Dalam unjuk rasa itu, kata Gulat, para petani kelapa sawit menuntut lima hal. Kelima hal itu adalah:

1. Meminta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi supaya melindungi petani akibat turunnya harga TBS sawit sebesar 75 persen di 22 provinsi di Indonesia.
2. Meminta Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS.
3. Meminta Jokowi melindungi 16 juta petani sawit yang terancam turun pendapatannya akibat kebijakan larangan ekspor sawit.
4. Meminta Jokowi memperkuat distribusi minyak goreng sawit (khususnya subsidi) dengan melibatkan jejaring TNI dan Polri.
5. Meminta Jokowi untuk memerintahkan menteri pertanian untuk merevisi Permentan No. 1/2018 tentang Tataniaga TBS.

<!--more-->

Gulat menyatakan para petani kelapa sawit pada intinya meminta Jokowi meninjau larangan ekspor CPO tersebut. "Karena faktanya (kebijakan larangan ekspor) telah mengakibatkan harga TBS anjlok dan petani sawit menjadi korbannya. Itu tuntutan yang utama,” ujar Gulat.

Sekretaris Jenderal Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, sebelumnya juga mendesak pemerintah segera membuka kembali keran ekspor CPO. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan efek domino bagi pelaku usaha, petani sawit hingga devisa negara.

Ia lalu merujuk data tahun 2021 saat rata-rata devisa ekspor produk sawit mencapai US$ 3 miliar per bulan. “Minimal (nilai ekspor) itu yang hilang. Belum dari kerugian lain seperti penjualan TBS petani yang terhambat dan lain-lainnya. Harapan kami pelarangan ini jangan terlalu lama sebaiknya segera dibuka kembali izin ekspor,” kata Eddy, Kamis, 12 Mei 2022.

Pelarangan ekspor juga membuat harga TBS petani turun, terutama TBS petani yang tidak bermitra dengan perusahaan. “Untuk petani yang bermitra saat ini juga harganya turun, ini karena pembeli CPO mulai mengurangi pembelian sehingga PKS (pabrik kelapa sawit) pun mulai mengurangi pembelian TBS petani,” ujarnya.

Adapun data BPS menunjukkan ekspor CPO per kuartal satu tahun 2022 ini mencapai Rp 112,82 triliun. Angka tersebut setara 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan Angka Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang mencapai Rp 4.513 triliun.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono menyatakan pelarangan ekspor CPO tidak akan berlangsung lama. “Itu konsekuensi ya (kehilangan devisa). Kebijakan ini kan untuk rakyat juga supaya minyak goreng terjangkau,” ucapnya ketika dihubungi, Kamis lalu, 12 Mei 2022.

BISNIS

Baca: Pembobolan Dana Nasabah dengan Skimming Kian Berkembang, Bisakah Dihindari?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.