Serikat Petani Duga Penyakit Mulut dan Kuku Muncul karena Maraknya Impor Sapi

Jumat, 13 Mei 2022 08:00 WIB

Dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok memeriksa kesehatan ternak sapi saat pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kepada hewan ternak di salah satu peternakan di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Kamis, 12 Mei 2022. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok melakukan pemeriksaan ke sejumlah peternak sapi untuk mengidentifikasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan mengedukasi pemilik peternakan terkait wabah PMK. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menduga wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) muncul akibat maraknya impor daging, impor sapi, dan impor ternak lainnya. Ia menjelaskan, Indonesia sebenarnya sudah bebas dari PMK sejak 1990-an.

"Virus PMK ini muncul diduga karena impor daging, sapi, dan ternak lainnya dari luar yang meningkat dari negara-negara yang masih ada zonasinya wabah PMK," kata Henry dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat, 13 Mei 2022.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Henry menunjukkan ada kenaikan impor daging sapi dan ternak sepanjang tahun lalu. Pada 2021, impor daging sapi menembus 273,53 ribu ton. Jumlah itu naik 22,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 223,42 ribu ton.

“Nilai impor daging sapi naik menjadi US$ 948,37 juta atau sekitar Rp 13,64 triliun pada 2021 (kurs 1US$ = Rp 14.388). Jumlah ini naik 35,83 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar US$ 698,18 juta," katanya.

Selain itu, kebijakan impor didukung oleh Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menurut dia, beleid tersebut kian menambah ketergantungan negara terhadap pengiriman ternak dan produk ternak dari luar negeri yang angkanya sudah tinggi.

Advertising
Advertising

Di sisi lain, Henry melihat adanya pemberlakuan sistem zona dalam undang-undang yang berlaku telah merugikan hak masyarakat untuk hidup sehat, sejahtera, aman, dan nyaman dari bahaya penyakit menular dari hewan. "Juga produk hewan yang dibawa karena proses impor dari zona yang tidak aman,” tuturnya.

Dia menilai seharusnya pemerintah terus melindungi peternakan di Indonesia sejalan dengan janji Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk membangun kedaulatan pangan di Indonesia. Jokowi menargetkan Indonesia menjadi negara swasembada daging.

Kementerian Pertanian sebelumnya menetapkan sejumlah daerah darurat PMK. Saat ini, daerah yang terpapar PMK ialah Jawa Timur, yakni Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, serta Aceh, yakni di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi (P3A) SPI Qomarun Najmi mengatakan, untuk memastikan sumber penularan PMK, penelitian harus melihat strain virus yang ada pada daging atau ternak. "Misalnya strain virus PMK di India sudah teridentifikasi kemudian nanti kalau strain virus di Indonesia sama dengan India berarti asalnya dari India. Artinya tetap harus ada yang bertanggung jawab terhadap munculnya PMK," ujarnya.

Menurut Qomarun, pemerintah saat ini perlu melakukan rangkaian pencegahan karena virus PMK sangat mudah menular. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mengantisipasi kontaminasi dari luar.

Kemudian, pemerintah diminta memperbanyak posko dan pusat informasi bagi peternak. Adapun penyakit mulut dan kuku mengakibatkan nafsu makan sapi berkurang. Sapi juga akan mengalami demam, menggigil, menggosokkan bibir, dan produksi air liurnya lebih banyak serta mudah gelisah. Untuk mengobati sapi dari PMK, perlu pengobatan satu hingga dua minggu.

Baca juga: Jokowi Peringatkan Ancaman Kemarau dan Penyakit Mulut dan Kuku

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

2 hari lalu

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

BPS mencatat hanya 169 wisatawan mancanegara yang menggunakan 17 Bandara yang kini turun status menjadi Bandara domestik.

Baca Selengkapnya

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

3 hari lalu

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi pada momen Lebaran atau April 2024 sebesar 3 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

8 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

12 hari lalu

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

Indonesia memperpanjang rekor surplus neraca perdagangan dalam 47 bulan terakhir pada Maret 2024

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

12 hari lalu

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

Pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK memengaruhi IHSG. Perdagangan ditutup melemah 7.073,82.

Baca Selengkapnya

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

13 hari lalu

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

BPS mencatat impor pada Maret 2024 turun 2,6 persen secara bulanan. Impor bahan baku dan bahan penolong turun, tapi barang konsumsi naik.

Baca Selengkapnya

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

13 hari lalu

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan terjadi lonjakan impor serealia pada Maret 2024. BPS mencatat impor beras naik 2,29 persen. Sedangkan impor gandum naik 24,54 persen.

Baca Selengkapnya

BPS Sebut Iran dan Israel Bukan Mitra Utama Dagang RI: Dampak Konflik Tak Signifikan

13 hari lalu

BPS Sebut Iran dan Israel Bukan Mitra Utama Dagang RI: Dampak Konflik Tak Signifikan

BPS menilai dampak konflik geopolitik antara Iran dan Israel tak berdampak signifikan terhadap perdangan Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya.

Baca Selengkapnya

Surplus Perdagangan Maret Tembus USD 4,47 Miliar, Ditopang Ekspor Logam Dasar dan Sawit

13 hari lalu

Surplus Perdagangan Maret Tembus USD 4,47 Miliar, Ditopang Ekspor Logam Dasar dan Sawit

Surplus perdagangan Indonesia pada Maret 2024 tembus US$ 4,47 miliar. Surplus 47 bulan berturut-turut.

Baca Selengkapnya

Timur Tengah Memanas, BPS Beberkan Sejumlah Komoditas yang Harganya Melonjak

13 hari lalu

Timur Tengah Memanas, BPS Beberkan Sejumlah Komoditas yang Harganya Melonjak

Badan Pusat Statistik atau BPS membeberkan lonjakan harga komoditas akibat memanasnya tekanan geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya