Dana Pemulihan Ekonomi Terserap Rp 70,37 Triliun per 28 April, Ini Rinciannya

Selasa, 10 Mei 2022 10:49 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite PC-PEN memimpin langsung Rapat Koordinasi yang membahas persiapan acara Muktamar, bersama beberapa Menteri, Panglima TNI, Kepala Polri, Pengurus Besar (PB) NU, Gubernur Lampung dan Ketua Panitia Muktamar NU ke-34 secara virtual, pada hari Sabtu (18/12).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 28 April 2022 mencapai Rp 70,37 triliun. Angka itu setara dengan 15,4 persen dari alokasi anggaran PEN 2022 sebesar Rp 455,62 triliun.

“Khusus di klaster Penanganan Kesehatan, realisasinya tercatat sebesar 9,7 persen atau sebanyak Rp 11,87 triliun dari alokasi sebesar Rp 122,54 triliun,” kata Airlangga di Jakarta, Senin, 9 Mei 2022.

Adapun kinerja realisasi anggaran Program PEN, terutama didorong oleh klaster Perlindungan Masyarakat yang telah terealisasi sebesar 31,8 persen atau sebesar Rp 49,27 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp 154,76 triliun.

Realisasi program Bantuan Sosial (Bansos) yang sudah berjalan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 14,15 triliun (10 juta KPM), Kartu Sembako Rp 18,8 triliun (18,8 juta KPM), BLT Minyak Goreng Rp 5,8 triliun (19,3 juta KPM), BLT Desa Rp 7,47 triliun (6,12 juta KPM), BT-PKLWN Rp 1,7 triliun dan Kartu Prakerja Rp 1,4 triliun.

Airlangga mengklaim realisasi anggaran PEN ini cukup baik, di antaranya untuk insentif tenaga kesehatan dan pembayaran klaim pasien, serta insentif perpajakan kesehatan. "Sedangkan, untuk program Perlindungan Masyarakat sudah terealisasi Rp 49,27 triliun atau 32 persen, yang terdiri dari PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Desa, dan BT-PLKWN, serta Kartu Prakerja,” ujarnya.

Sementara itu, realisasi untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi tercatat sebesar 5,2 persen atau sebanyak Rp 9,22 triliun dari pagu Rp 178,32 triliun, baik di sektor pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi, dukungan korporasi dan UMKM, serta perpajakan.

Ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberi catatan bahwa ke depan terkait dengan energi dan pangan perlu diperhatikan. "Demikian pula terkait dengan dibentuknya Satgas, diperlukan untuk penyakit yang baru tumbuh di hewan, yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), untuk betul-betul diawasi,” tutur Airlangga.

<!--more-->

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menyebutkan kondisi pandemi Covid-19 terpantau cukup stabil di berbagai wilayah Indonesia dalam dua minggu terakhir masa pemberlakuan PPKM ini. Selama periode tersebut tidak terlihat lonjakan kasus Covid-19 di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat signifikan terkait dengan kegiatan mudik Lebaran Idul Fitri.

Kasus Konfirmasi Harian Nasional juga mengalami tren penurunan. Per 8 Mei 2022, jumlah Kasus Konfirmasi Harian secara nasional, yakni 227 kasus yang terdiri dari kasus yang berasal dari Transmisi Lokal sebanyak 217 kasus (95,6 persen) dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sebanyak 10 kasus (4,4 persen)

Adapun khusus untuk wilayah di luar Jawa-Bali, kasus konfirmasi harian juga menunjukkan penurunan, yaitu per 08 Mei 2022 tercatat sebanyak 28 kasus (12,33 persen dari Kasus Konfirmasi Harian Nasional). Sementara, Kasus Aktif di luar Jawa-Bali adalah 2.371 kasus (38,29 persen dari total 6.192 Kasus Aktif Nasional).

Airlangga menjelaskan, kasus konfirmasi harian dan kasus aktif di luar Jawa-Bali cukup rendah dan terkendali. "Namun, PPKM tetap akan diperpanjang selama 2 minggu ke depan, untuk terus menjaga dan mengendalikan kasus Covid-19. Kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat, tentu harus dibarengi dengan kewaspadaan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan."

Sedangkan tentang capaian vaksinasi, per 8 Mei 2022 terdapat 2 provinsi di luar Jawa-Bali yang capaian vaksinasi dosis-1 masih di bawah 70 persen yaitu Papua Barat dan Papua. Untuk vaksinasi dosis-2 tercatat 12 provinsi yang capaiannya masih di bawah 70 persen, dan vaksinasi dosis-3 terdapat 16 provinsi yang capaiannya masih di bawah 10 persen.

“Selain itu, untuk vaksinasi lansia dosis-1 terdapat 7 provinsi di luar Jawa-Bali yang pencapaiannya masih di bawah 70 persen, dan dosis-2 ada 11 provinsi masih di bawah 50 persen,” kata Airlangga.

Baca: Bitcoin Terus Jeblok hingga Kini di Rp 450 Jutaan, Apa Sebabnya?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

3 hari lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

4 hari lalu

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

Sebanyak 44.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima bansos sembako dan PKH di Bali.

Baca Selengkapnya

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

4 hari lalu

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyinggung program makan siang gratis yang digadang-gadang presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

4 hari lalu

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

Ini agenda kunjungan kerja hari terakhir Jokowi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

10 hari lalu

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

Risma mengaku usulan mekanisme bansos ini usai mendengar kabar pengusulan bantuan sosial diputuskan oleh satu orang

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

11 hari lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

14 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

22 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

22 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

24 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya