TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menjamin suntikan Rp 7,5 triliun dari pemerintah berupa penyertaan modal negara (PMN) ke perseroan tidak akan dipakai untuk membayar utang.

“Jadi PMN itu bukan untuk membayar utang. Tidak ada untuk itu,” ujar Irfan saat ditemui Tempo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 22 April 2022.

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR memberikan karpet merah kepada pemerintah untuk menyuntik maskapai pelat merah dengan dana PMN senilai Rp 7,5 triliun. PMN untuk anggaran 2022 itu dialokasikan dari cadangan pembiayaan investasi APBN.

PMN akan diberikan jika Garuda berhasil menyelesaikan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Adapun voting kreditur dalam proses PKPU akan berlangsung pada 17 Mei mendatang dan hasilnya akan dibacakan tiga hari setelahnya.

Irfan mengatakan dana PMN itu akan dipakai untuk membiayai operasional perusahaan. Misalnya, menghidupkan maskapai-maskapai yang sebelumnya dikandangkan.

Berdasarkan catatan perusahaan, total armada Garuda Indonesia yang aktif kini sebanyak 29 hingga 35 unit. “Salah satu yang paling besar adalah restorasi pesawat dan hal-hal lain yang berkaitan internal moving forward,” ucap Irfan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan proses pemberian PMN kepada Garuda Indonesia kini tengah dibahas di Kementerian Keuangan. “Insya Allah kami rundingkan,” ujar Kartika alias Tiko.

Dia berharap dengan berbagai opsi penyelamatan ini, proses PKPU dapat berjalan agar Garuda berhasil mencapai renegosiasi dengan para krediturnya. “Tinggal nanti Pak Dirut (Irfan) memastikan komitmen keberlangsungan bisnis, memastikan masalah rute, kemudian pesawat bisa digunakan seefisien mungkin dan ini harus terjadi setelah PKPU Garuda berjalan,” ucap Tiko.

Baca Juga: Wamen BUMN Soal PKPU Garuda: Kami Berharap Damai Walau Ada Potensi Pailit