TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, ikut menanggapi penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait ekspor CPO dan produk turunannya yang berujung pada kelangkaan minyak goreng di Tanah Air.

"Itu jelas kepentingan sendirinya luar biasa," kata Sultan, di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis, 21 April 2022. "Wong Indonesia kesulitan, kok ya masih cari ruang untuk sesuatu yang melanggar hukum."

Lebih jauh ia berharap kasus korupsi yang telah merugikan negara dan masyarakat itu dapat diusut hingga tuntas. Selain itu, ia berharap keserakahan pelakunya dapat ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

"Ya sudah, kalau dia memang punya keserakahan akhirnya dia dipidana... Ya sudah, konsekuensinya itu saja. Tegakkan hukum saja," ujar Sultan HB X itu.

Pernyataan tersebut merespons Kejaksaan Agung yang telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor CPO dan turunannya pada Selasa lalu. Pemberian fasilitas pada Januari 2021 sampai Maret 2022 tersebut diduga menyebabkan kelangkaan minyak goreng dan mendorong kenaikan harga minyak goreng.

Keempat tersangka itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana; Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Stanley MA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, serta General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas, Picare Togar Sitanggang.

<!--more-->

DPR bakal panggil Mendag pekan depan

Seiring berlanjutnya proses di Kejaksaan Agung, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil Menteri Perdagangan atau Mendag Muhammad Lutfi pada pekan depan. Pemanggilan ini berkaitan dengan ditetapkannya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka dalam kasus pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO).

“Kami langsung inisiatif untuk memanggil Menteri Perdagangan minggu depan, jadwalnya sedang diatur untuk kapan hari tepatnya,” ujar anggota Komisi VI, Andre Rosiade, saat dihubungi pada Jumat, 22 April 2022.

Andre menyebutkan, DPR bakal meminta penjelasan kepada Lutfi mengenai pemberian izin ekspor saat pemerintah menetapkan kewajiban domestic market obligation (DMO) pada akhir Januari lalu. Saat itu, setiap perusahaan sawit yang akan mengekspor komiditasnya harus memenuhi ketentuan DMO 20 persen sebelum mendapatkan izin.

Tak hanya itu, DPR juga akan mencecar Kementerian Perdagangan mengenai harga-harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng, yang masih melambung menjelang Lebaran 1443 Hijriah. Dalam kunjungan kerja di Bogor, legislator menemukan harga minyak goreng curah di pasaran melampaui harga eceran tertinggi (HET).

ANTARA | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca: Simak Syarat Mudik Lebaran 2022 Terbaru, Tak Perlu Tes Antigen dan PCR?