Rp 6,95 Triliun untuk BLT Minyak Goreng, Berikut Rinciannya

Reporter

M. Faiz Zaki

Jumat, 8 April 2022 14:20 WIB

Ilustrasi Minyak Goreng. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmawarta mengatakan dana Bantuan Langsung Tunai atau BLT Minyak Goreng mencapai Rp 6,95 triliun.

Uang tersebut terdiri dari Program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan yang dikelola Kementerian Sosial sebesar Rp 6,2 triliun. Lalu Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung (BTPKLWN) yang disalurkan melalui TNI-Polri sejumlah Rp 750 miliar.

“Untuk BLT minyak goreng pada bansos pangan, kita akan memberikan kepada 20,65 juta karena memang informasi terakhir yang updated dari Kementerian Sosial penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Pangan ini totalnya 20,65 juta orang dengan anggaran Rp 6,2 triliun. Kemudian untuk program PKLW makanan kita berikan kepada 2,5 juta PKLW dengan anggaran Rp 750 milar,” katanya dalam siaran langsung melalui YouTube Kementerian Keuangan pada Jumat, 8 April 2022.

Isa mengatakan program BLT minyak goreng termasuk dalam program Bansos Pangan untuk keluarga. Kemudian disatukan juga bersama dengan BTPKLWN dengan spesifiknya untuk PKLW yang melakukan usaha di bidang makanan.

Dia mengatakan penyaluran ini ditargetkan menjelang lebaran sudah usai. Mengingat waktu yang ditargetkan sudah dimulai sejak tanggal 4 April 2022.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko Perekonomian) Susiwijono Moegiharso mengatakan BLT minyak goreng ini menggunakan dana dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Bantuan ini dihitung dari April, Mei, dan Juni yang per bulannya Rp 100 ribu, namun penyalurannya secara langsung menjadi Rp 300 ribu.

“Perhitungannya menggunakan asumsi kebutuhan minyak goreng 0,32 liter per minggu dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga sebulan ada satu liter per orang, sehingga per satu KPM terdiri dari empat orang dan besarannya kira-kira sebesar Rp 300 ribu per penerima,” tuturnya.
<!--more-->
Langkah yang diambil pemerintah ini sebagai respons dari melonjaknya komoditas utama dunia. Termasuk juga minyak goreng yang menjadi barang konsumsi untuk masyarakat.

BLT yang diberikan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari 18,8 juta yang menerima Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT). Kemudian 1,85 juta bagi yang tidak menerima BPNT.

“Terkait dengan BLT minyak goreng yang menjadi rumpun program BTPKLWN nanti akan diberikan kepada 2,5 juta PKL dan warung. Utamanya PKL warung makanan atau gorengan pada 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang akan menerima sekaligus Rp 300 ribu,” ujarnya.

Untuk skema penyaluran BTPKLWN, akan dilakukan oleh TNI-Polri dengan jumlah Rp 600 ribu untuk warung dan nelayan di 212 kota/kabupaten. Sedangkan sisanya yang akan bersamaan terkait BLT minyak goreng untuk PKL warung dan makanan yang ada di 514 kabupaten/kota.

Susiwijono mengatakan BLT minyak goreng disalurkan untuk menjaga daya beli dan mengurangi beban masyarakat. “Diharapkan mampu menjaga daya beli dan mengurangi beban masyarakat, terkait dengan kebutuhan pangan sehari-hari, khususnya kebutuhan minyak goreng.” Katanya.

FAIZ ZAKI

Baca: Dompet Digital dan Pinjol Kena PPN 11 Persen per 1 Mei 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

2 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Bantu Desain Ulang Kemasan, Upaya Kemensos Keluarkan Pelaku UMKM dari Kemiskinan

10 hari lalu

Bantu Desain Ulang Kemasan, Upaya Kemensos Keluarkan Pelaku UMKM dari Kemiskinan

Sebanyak 11 ribu orang telah keluar dari kemiskinan. Di bulan ini, ada sekitar 4.000 orang keluar dari kemiskinan

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

10 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

12 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

12 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

14 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

14 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

14 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

14 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya