Tiga Alasan ADB Optimistis Pendapatan Indonesia 2022 Lewati Target

Rabu, 6 April 2022 15:15 WIB

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

TEMPO.CO, Jakarta -

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Bank Pembangunan Asia (ADB) Henry Ma memperkirakan pendapatan negara Indonesia pada 2022 kembali melampaui target seperti tahun lalu yang sebesar Rp2.0031 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yakni Rp1.743,6 triliun.

Adapun pada tahun ini, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.846,1 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Pemulihan ekonomi terus menguat di Indonesia untuk tahun ini," ujar Henry dalam media briefing yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu 6 April 2022.

Ia menyebutkan terdapat tiga alasan yang mendasari perkiraan peningkatan pendapatan negara yang bisa melampaui target tersebut, yaitu pertama mulai meningkatnya aktivitas ekonomi di Tanah Air.

Hal tersebut terlihat dari berbagai indikator aktivitas konsumen di triwulan pertama pada tahun ini yang semakin meningkat, seperti indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan eceran, dan sebagainya.

Alasan yang kedua adalah adanya beberapa perubahan dalam kebijakan pajak yang mulai diimplementasikan pada tahun ini.

<!--more-->

Henry menambahkan, alasan ketiga yakni meski terdapat kenaikan harga gandum dan minyak mentah global yang berpotensi mengerek inflasi, peningkatan harga batu bara, minyak sawit, dan nikel akan memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada Indonesia.

"Dengan demikian dampak shock harga komoditas terhadap kondisi fiskal seharusnya negatif, tetapi modest atau sederhana," ucap dia.

Meski begitu, dirinya memperkirakan inflasi yang kemungkinan meningkat hingga 3,6 persen pada tahun ini akibat kenaikan harga makanan dan bahan bakar akan memberi tekanan kepada kebijakan subsidi pemerintah.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) pada tahun ini diperkirakan tak begitu suportif karena Bank Sentral akan meningkatkan kebutuhan cadangannya, sementara pembagian beban bersama pemerintah alias burden sharing juga hanya akan dilakukan sampai akhir tahun ini.

BACA: ADB Siap Bantu Otorita, Mulai dari Merancang IKN hingga Menggalang Pembiayaan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu

Advertising
Advertising

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

3 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

4 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya