Jokowi Minta Subsidi Upah untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp 3,5 Juta Segera Cair

Selasa, 5 April 2022 07:39 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menyaksikan pembukaan dan aktivasi rekening secara kolektif bagi penerima bantuan pemerintah berupa subsidi upah (BSU) tahun 2021.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan mencairkan bantuan program subsidi upah atau BSU. Subsidi diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta.

“Ini dalam waktu dekat akan diumumkan,” ucap Airlangga dalam keterangannya, Senin, 4 April 2022.

Airlangga memastikan pemerintah tengah mematangkan mekanisme pemberian bantuan tersebut. Presiden Joko Widodo alias Jokowi, kata dia, meminta bantuan segera dikucurkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Adapun BSU merupakan bagian dari jejaring sosial yang dialokasikan dalam anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). Total anggaran PEN pada 2022 sebesar Rp 455,62 triliun.

Pemerintah mendata realisasi anggaran PEN hingga 1 April baru terealisasi Rp 29,3 triliun atau 6,4 persen. Penyerapan anggaran PEN didorong oleh klaster perlindungan masyarakat, penanganan bidang kesehatan terutama untuk percepatan vaksinasi, serta penguatan pemulihan ekonomi di daerah.

Advertising
Advertising

Dari total realisasi tersebut, dana untuk penanganan kesehatan terserap sebesar Rp 1,55 triliun. Angka itu setara dengan 1,3 persen dari total alokasi. Realisasi penangan kesehatan juga digunakan untuk insentif perpajakan atas vaksin dan alat kesehatan serta penanganan Covid-19 melalui dana desa.

Selanjutnya, klaster perlindungan masyarakat menyerap anggaran PEN Rp 22,74 triliun atau sebesar 14,7 persen dari total alokasi. Anggaran ini digunakan untuk pemberian bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai (BLT) desa, dan bantua tunai bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (PKWLN).

Sedangkan bantuan untuk penguatan pemulihan ekonomi terealisasi sebesar Rp 5,02 triliun atau 2,8 persen. Anggaran digunakan untuk program pariwisata, pangan, subsidi atau imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, serta insentif perpajakan.

Baca Juga: Airlangga Sebut Kartu Sembako akan Ditop-up, Segini Besarannya

Berita terkait

Airlangga Sampaikan 3 Isu di Pertemuan OECD Paris, Apa Saja?

7 jam lalu

Airlangga Sampaikan 3 Isu di Pertemuan OECD Paris, Apa Saja?

Airlangga membahas terkait komitmen Indonesia dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di pertemuan OECD.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Dosen Bergaji di Bawah Rp 3 Juta, Begini Respons Pemerintah

9 jam lalu

Mayoritas Dosen Bergaji di Bawah Rp 3 Juta, Begini Respons Pemerintah

Serikat Pekerja Kampus (SPK) menyebut mayoritas dosen bergaji di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya