Begini Penjelasan Direktur Soal Pabrik Ilegal MS Glow

Senin, 28 Maret 2022 05:02 WIB

CEO J99 Corp Danang Dwi Yuanto bersama Direktur PT Kosmetika Global Indonesia (Kosme) Titis Indah Wahyu ketika memberikan pernyataan di PT Kosme Surabaya, Sabtu, 26 Maret 2022. TEMPO/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur PT Kosmetika Global Indonesia (Kosme) Titis Indah Wahyu bersama CEO J99 Corp Danang Dwi Yuanto memberikan klarifikasi terkait isu pabrik ilegal atau pabrik bodong yang menyasar pada salah satu produknya, MS Glow.

“Kosme Group itu kita punya banyak, beberapa lini usaha selain PT Kosmetika Global Indonesia itu ada namanya Kosmetika Printing and Packaging yang bergerak di printing dan packaging. Jadi, memang kita membeli satu lahan dengan bangunan yang ada di Sukorejo dan saat itu, kita memang tidak tahu,” kata Titis ketika ditemui Tempo di PT Kosmetika Global Indonesia Surabaya, Sabtu, 26 Maret 2022.

Dia mengatakan bahwa pihaknya melakukan proses pembelian dan pada akte BPN (Badan Pertanahan Nasional) tertulis bahwa pembelian tersebut berupa sebidang tanah dengan bangunan gudang.

“Kemudian kita melakukan pembelian dan ternyata ketika kita melakukan proses perizinan dari akte BPN tadi itu kita ajukan ke pemerintah daerah ternyata di sana itu statusnya masih lahan hijau,” ucapnya.

CEO J99 Corp Danang menyampaikan bahwa pihaknya mengalami hambatan dalam pengajuan perizinan lantaran perbedaan pernyataan di akte BPN dengan status lahan di perizinan tata kota. “Ketika kita mau mengajukan perizinan dan sebagainya ke Pemerintah Daerah itu kita terhambat. Akhirnya, secara proses itu kita hentikan produksinya,” kata Danang.

Advertising
Advertising

Ia mengatakan pada saat itu, pihaknya masih melakukan uji coba, instalasi mesin, dan sebagainya. Namun, harus diberhentikan karena masalah tersebut.

Menurut Titis, proses tersebut harus dihentikan lantaran uji coba mesin cetak membutuhkan banyak bahan baku.“Enggak mungkin kita cuman pakai sekilo, dua kilo karena mesinnya sendiri itu untuk kapasitas satu hari sekitar 50 ribu. Jadi, enggak mungkin kalau kita cuma trial sekilo, dua kilo itu engga mungkin. Makanya, paling ngga sepersepuluh dari kapasitas mesin,” katanya.

Danang kembali menjelaskan bahwa pabrik yang bermasalah bukanlah pabrik MS Glow, melainkan lahan pabrik Kosmetika Printing and Packaging atau Kosme Pack dan pihaknya masih melakukan proses perizinan untuk perubahan lahan dari hijau ke merah untuk industri.

“Karena di awal ada perbedaan antara pernyataan di akte dengan dana status lahan di Perizinan Tata Kota. Kosme Pack ini yang sekarang kita masih putbulk,” katanya.

Dia mengatakan bahwa masalah inilah yang akhirnya disalahartikan. “Di luar itu disalahartikan jadi pabrik bodong dan kemudian, lebih jauh lagi diasosiasikan ke satu produk tertentu, yaitu MS Glow,” kata Danang.

Dia mengingatkan yang harus dipahami adalah Kosme Group memiliki banyak divisi dan pabrik. “Memang kita punya satu pabrik yang sedang kita putbulk untuk kita hentikan prosesnya sampai sekarang karena kita lagi proses perizinan status lahan,” kata Danang.

Baca Juga: Tepis Isu MS Glow Produk Abal-Abal dan Repacking, Kosme: Tidak Benar

Berita terkait

Terkini Bisnis: Promo Gajian di Sejumlah Merchant Makanan, 11 Kereta Dihentikan saat Gempa Garut

8 jam lalu

Terkini Bisnis: Promo Gajian di Sejumlah Merchant Makanan, 11 Kereta Dihentikan saat Gempa Garut

Sejumlah merchant makanan menawarkan ragam promo di pekan terakhir April 2024.

Baca Selengkapnya

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

23 jam lalu

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

Sebuah pabrik baja Cina, PT Hwa Hok Steel, terungkap memproduksi baja tulangan beton tidak sesuai SNI sehingga produk mereka dinyatakan ilegal.

Baca Selengkapnya

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

1 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

2 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

2 hari lalu

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

Baca Selengkapnya

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

2 hari lalu

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Sidak Pabrik Baja Ilegal di Cikande Serang, Tak Sesuai SNI Senilai Rp 257 Miliar

2 hari lalu

Zulkifli Hasan Sidak Pabrik Baja Ilegal di Cikande Serang, Tak Sesuai SNI Senilai Rp 257 Miliar

Zulhas menyebut pabrik itu memproduksi sebanyak 3.608.263 batang baja seberat 27.078 ton.

Baca Selengkapnya

Satgas Pasti Blokir 537 Pinjol Ilegal Sepanjang Februari-Maret 2024

10 hari lalu

Satgas Pasti Blokir 537 Pinjol Ilegal Sepanjang Februari-Maret 2024

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) memblokir 537 pinjaman online atau pinjol ilegal dan 48 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Tim Cook Buka Peluang Bangun Pabrik di Indonesia

11 hari lalu

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Tim Cook Buka Peluang Bangun Pabrik di Indonesia

CEO Apple Tim Cook menyebut banyak potensi yang dapat dikembangkan dari Indonesia.

Baca Selengkapnya