IKN Bisa Tampung 1,9 Juta Penduduk hingga 2045

Sabtu, 26 Maret 2022 15:26 WIB

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghitung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bisa menampung 1,7 hingga 1,9 juta jiwa penduduk sampai 2045. Pemindahan penduduk ke IKN dilakukan secara bertahap seiring dengan pengembangannya.

“Pembangunan IKN bertahap dan mengusung konsep future smart forest city of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan,”ujar Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti, Sabtu, 26 Maret 2022.

Adapun penduduk akan menempati zona kawasan IKN seluas 56.180 hektare dan perluasan IKN (KP IKN) 256.142 hektare. Sedangkan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare, ditargetkan ada 280 ribu hingga 300 ribu penduduk tinggal di sana.

Pemerintah berencana membangun IKN dengan mengusung model kota masa depan yang berbasis hutan dan kepulauan. Pada periode 2022-2024, pembangunan akan prioritaskan untuk zona 1A-1 dan 1A-2 yang meliputi zona KIPP.

KIPP akan mencakup Istana Negara, gedung-gedung pemerintahan, hingga fasilitas umum. Seiring dengan pembangunannya, pemerintah mulai membuka sayembara desain rancangan khususnya untuk kawasan perkantoran negara.

Advertising
Advertising

Setelah selesai membuka desain sayembara Istana Negara, kini Kementerian PUPR kembali membuka lomba desain untuk kompleks Istana Wakil Presiden, perkantoran legislatif (DPR), perkantoran yudikatif, dan rumah ibadah. Gambaran secara umumnya, Istana Wakil Presiden akan berdiri di lahan seluas 14,8 hektare.

<!--more-->

Kemudian di dekatnya ada kompleks perkantoran DPR dengan luas 41,94 hektare yang terbagi atas dua kavling. Masing-masing 33,58 hektare dan 8,23 hektare. Sementara itu, kompleks perkantoran yudikatif berdiri di lahan 15,15 hektare.

Sedangkan untuk kompleks rumah ibadah, pura besar akan berdiri di lahan 1,36 hektare, katedral 1,46 hektare, gereka induk 1,32 hektare, kelenteng besar 1,42 hektare, dan vihara besar 1,36 hektare. Total lahan kompleks peribadatan 6,95 hektare.

Diana mengatakan sayembara ini bertujuan untuk mengundang keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan konstruksi sehingga mendapatkan desain terbaik.

Pendaftaran sayembara akan dibuka pada 28 Maret 2022 dengan batas akhir karya masuk pada 1 Juni 2022. Hasil karya terbaik akan diumumkan pada 24 Juni 2022. Pemenang akan mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan dan hadiah sebesar total Rp 3,4 miliar.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

BACA: Ada Sayembara Gedung Wakil Presiden hingga DPR di IKN, Cek Syarat dan Hadiahnya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

4 jam lalu

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

21 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

23 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

1 hari lalu

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

Deputi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan beberapa perusahaan dari Malaysia dan Jerman telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN

1 hari lalu

Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN

Sejumlah perusahaan dan lembaga penelitian di Belanda, telah memberikan dukungan kepada Indonesia, termasuk terkait IKN

Baca Selengkapnya

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

1 hari lalu

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

2 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

2 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Tinjau Rumah Dinas Menteri di IKN, Sandiaga Uno: Tidak Terlalu Besar, Tapi...

2 hari lalu

Tinjau Rumah Dinas Menteri di IKN, Sandiaga Uno: Tidak Terlalu Besar, Tapi...

Menparekraf Sandiaga Uno meninjau rumah tapak jabatan menteri di IKN pada Selasa sore, 30 April 2024.

Baca Selengkapnya

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

3 hari lalu

Satgas-Satgas Bentukan Jokowi, Terbaru Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap membentuk Satuan Tugas alias Satgas. terakhir tunjuk Bahlil pimpin Satgas Gula dan Bioetanol.

Baca Selengkapnya