Jokowi Singgung Harga BBM: Kita Naik 10 Persen Saja, Bisa Demo 3 Bulan

Jumat, 25 Maret 2022 10:07 WIB

Petugas tengah melakukan pengisian bahan bakar jenis Premium di SPBU kawasan Matraman, Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2018. Kenaikan harga BBM Premium ditolak Presiden Jokowi dengan alasan kenaikan harga tersebut akan memberatkan rakyat kecil. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyinggung kenaikan harga minyak mentah yang dulunya hanya US$ 50 sampai 60 per barel, kini naik menjadi US$ 118 per barel atau dua kali lipat. Konsekuensinya, harga BBM di negara yang tidak memberi subsidi naik sampai dua kali lipat atau 100 persen.

"Bayangkan kita naik kadang-kadang 10 persen saja, demonya 3 bulan," kata dia dalam acara Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat, 25 Maret 2022.

Isu ini disinggung Jokowi di tengah kebijakan pemerintah yang masih mempertahankan harga BBM. "Kita di sini masih nahan-nahan," kata Jokowi di Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, 11 Maret silam.

Di sisi lain, Indonesia sebagai pengimpor minyak mentah dunia, tiap tahun harus mensubsidi harga jualnya ke masyarakat. Sepanjang 2021, subsidi energi mencapai Rp 131,5 triliun, melonjak dari 2020 yang sebesar Rp 110,5 triliun.

Dari angka Rp 131,5 triliun, pos terbesar yaitu untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 83,7 triliun. Sementara tahun ini, subsidi energi di bulan pertama sudah tembus Rp 10,2 triliun atau melonjak 347,2 persen dari Januari 2021.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung harga kebutuhan lain juga ikut-ikutan naik, seperti gas dan pangan. Selain harganya yang naik, stoknya juga langka seperti gandum dunia yang dipasok dari Ukraina, Rusia, dan Belarusia. "Semuanya lari kemana-mana kelangkaan energi, kelangkaan pangan," kata dia.

Berikutnya Jokowi kembali menyinggung kelangkaan kontainer untuk kesekian kalinya. "Jangan main-main dengan kelangkaan kontainer, harganya 5-6 kali lipat harga normal," kata dia.

Dahulu dalam keadaan normal, kata eks Wali Kota Solo ini, sangat mudah mencari 1000 sampai 2000 kontainer dalam waktu satu hari. Tapi sekarang untuk mencari satu aja sulit sekali karena ada disrupsi dan kelangkaan ini.

Akibatnya, distribusi barang terganggu, baik dari negara ke negara lain, maupun dari provinsi ke provinsi yang lain. Pre-cost pada kontainer ini pun naik 6 kali lipat dan akhirnya membuat konsumen membeli jauh lebih mahal, serta harga akan naik. "Hal-hal seperti ini semua kita harus mengerti, larinya ke mana harus mengerti yang titik akhirnya kenaikan inflasi," ujarnya.

Baca Juga: Terpopuler Bisnis: Juragan 99 Jawab Tudingan, Cara Kerja Investasi Ilegal

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

22 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya